TERNATE, OT — Di tengah badai rasionalisasi dan kebijakan merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menimpa sejumlah daerah di Maluku Utara akibat keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate membawa angin segar.
Pemkot Ternate menegaskan tidak akan mengambil langkah pemberhentian bagi para tenaga PPPK di wilayahnya.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, memastikan, kondisi keuangan daerah saat ini masih terkendali. Oleh karena itu, belanja wajib untuk pegawai tetap menjadi prioritas utama pemerintah kota.
“Di Ternate, insyaallah tidak akan melakukan hal yang sama seperti daerah lain. Merumahkan PPPK tidak ada dalam opsi kami, karena ritme anggaran masih bisa kami atur,” tegas Rizal.
Tak sekadar mempertahankan tenaga kerja, Pemkot Ternate bahkan tengah menggodok skema peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai PPPK.
Jika alokasi anggaran dari pemerintah pusat kembali normal dan berjalan sesuai rencana Kementerian Dalam Negeri, kenaikan gaji siap direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.
Rencananya, penyesuaian upah yang diusulkan bagi PPPK Paruh Waktu (Lulusan SMA/Sederajat): Diusulkan naik dari Rp 1,1 juta menjadi Rp 1,5 juta per bulan, sedangkan bagi PPPK Penuh Waktu (Lulusan S1): Diusulkan naik dari Rp 1,35 juta menjadi Rp 1,75 juta per bulan.
Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan sekitar 25 hingga 30 persen bagi para aparatur.
Sebagai bukti nyata komitmen pemenuhan hak aparatur, Pemkot Ternate melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga telah mulai mencairkan Gaji ke-13 serta Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Proses pencairan dilakukan secara bertahap sejak hari ini, dengan menyesuaikan arus Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Pada tahap awal, pembayaran sudah disalurkan ke tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akan terus berlanjut ke OPD lainnya dalam beberapa hari ke depan.
Agar hak-hak pegawai terpenuhi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemkot Ternate telah menerapkan strategi efisiensi anggaran sejak awal tahun.
Langkah konkret yang diambil adalah melakukan pengetatan belanja, terutama dengan membatasi program fisik dan proyek pihak ketiga yang dinilai belum mendesak.
Rizal juga menyampaikan, terkait instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pemenuhan belanja pegawai, Pemkot Ternate bergerak cepat dan telah menyampaikan laporan resmi mengenai kesiapan postur anggaran daerah sebelum batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
(fight)
