HALBAR, OT - Upaya menurunkan angka kasus stunting di Kabupaten Halmahera Barat, telah mendekati puncak, ini terlihat saat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB) mendalami masalah dengan mengaudit kasus stunting di 20 Desa yang menjadi lokus.
Berdasarkan data, kasus stunting di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara, mengalami penurun.
Pada tahun 2021 kasus stunting berada di angka 30 persen, namun turun menjadi 23,1 persen karena upaya penurun 6,9 persen di dua tahun terakhir atau tahun 2022 - 2023.
Meski begitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas PP-KB tetap berupaya dengan target bisa turun menjadi 14 persen di tahun depan (2024) seperti target secara Nasional untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB) Halmahera Barat, Rosfintje Kalengit menjelaskan, target itu terus digenjot Dinas PP-KB dengan membangun kolaborasi bersama instansi lainnya untuk mencapai penurunan angka kasus yang ditargetkan
Karena itu, kini Dinas PP-KB, mendalami masalah dengan melaksanakan audit kasus, bertujuan untuk melihat sejauh mana kasus Stunting di Halbar harus ditangani, baik intervensi secara spesifik maupun intervensi secara sensitive dalam konteks penanganannya nanti
Yang dilakukan bersama instansi Pengampu stunting lainnya olehnya untuk mencapai itu DPP-KB melakukan kegiatan "Audit Stunting Tahap I Tahun 2023" di aula lantai II Gendung Malaria Center, pada Kamis (3/8/2023).
"Audit kasus Stunting ini adalah kegiatan untuk melihat masalah atau penyebab stunting yang ada di 20 Desa yang menjadi desa lokus di Halbar," katanya
Mantan Kadinkes ini, mengatakan, dengan hasil pengumpulan data masalah tersebut selanjutnya dilihat faktor atau penyebabnya terjadi stunting guna dapat menjawab Program prioritas "Halbar Sehat" dan jika dalam audit kasus Stunting ini ditemukan, ada ibu hamil yang bermasalah, akan dikonsultasikan dengan dokter ahli kandungan.
"Bila ditemukan itu ada balita masalah gizi, maupun masalah kesehatan lainnya, dikonsultasikan dokter spesialis anak, semua masalah dikonsultasikan tim pakar, dari pengumpulan masalah di desa oleh TPK," ungkapnya
Dalam proses pengumpulan data, misalkan; ditemukan masalah ibu hamil dengan sanitasi, perumahan, jamban, maupun air bersih dilakukan desiminasi bersama tim Pemkab Halmahera Barat yang terangkum sejumlah OPD pengampuh, untuk mengintervensi sesuai tupoksi masing-masing.
(deko)
