TERNATE, OT - Belum lama ini, sejumlah kader dan Caleg Partai Gerindra Maluku Utara menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate, Jamian Kolengsusu.
Peryataan Mosi tidak percaya secara tertulis itu dikirimkan ke Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan Ketua Dewan Kehormatan Mahkamah Partai Gerindra yang di tandatangani 13 Caleg dan pengurus DPC Gerindra Kota Ternate.
Kepada wartawan, Kordinator Dapil II DPC Partai Gerindra Kota Ternate, Muhammad Rizky Suhri mengatakan, surat mosi tidak percaya yang beredar di publik saat ini merupakan sikap protes kepada Jamian.
"Protes ini adalah bentuk dari kekecewaan para caleg atas sikap Ketua DPC Kota Ternate yang melalaikan instruksi Bappilu DPP Partai Gerindra melalui tim Asistensi," kata Rizky baru-baru ini.
Padahal kata dia, penentuan koordinator dapil, koordinator kecamatan sampai pada pemilihan saksi di jenjang pleno tingkat kecamatan maupun pleno KPU Kota Ternate sudah ditentukan melalui penunjukan dari Tim Asistensi Bappilu DPP Partai Gerindra sebelumnya.
Rizky berujar, bahwa mandat saksi tersebut diberikan kepada orang yang bukan koordinator saksi, koordinator kecamatan, maupun koordinator dapil dan tidak pernah mengikuti bimtek saksi partai.
"Padahal diketahui secara bersama Tim Asistensi Bappilu Pusat DPP Partai Gerindra telah menetapkan koordinator saksi dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kecamatan," ujar Rizky.
Menyikapi perihal tersebut, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Yamin Sarif menyatakan persoalan Mosi tidak percaya kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate itu hanya dinamika biasa yang sering terjadi di dunia politik.
"Terkait Mosi tidak percaya dari berapa Caleg artinya tidak semua dari 13 itu belum tentu semua hanya nama yang dibawa-bawa saja. Jadi persolan itu saya tahu dari awal, memang ada kebijakan Ketua DPC waktu proses pengambilan saksi atau penunjukan saksi karena keadaan sebab semua Caleg waktu itu sibuk di semua wilayah masing-masing," terangnya.
Sambung dia, mereka lebih fokus dengan fom-fom C pengawalan surat suara dimana waktu itu di semua berkumpul di Sekretariat DPC belum semuanya dalam keadaan memang belum stabil, sehingga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate ambil kebijakan penunjukan langsung berapa orang Caleg pemenang itu sebagai saksi.
"Nah dari situ timbul persoalan atau dinamika di internal partai, jadi ini persolan di tingkat DPC Partai Gerindra dan Caleg," tuturnya.
Dia menyebut, Celeg yang disebut itu belum semua adalah pengurus, ada yang pengurus dan ada yang hanya Celeg saja. Memang waktu itu pak Jamian memang ada sedikit mengambil kebijakan untuk saksi mandat itu diberikan kepada pemenang ke satu dan kedua,
Olehnya itu, ada beberapa Caleg khusus dari tim asistensi yang diberikan tanggungjawab sebagai koordinator wilayah dan koordinator kecamatan termasuk dirinya (Yamin Sarif) yang diberikan mandat sebagai saksi pada pleno tingkat PPK.
"Nah, disitu timbullah dinamika yang sering mereka perbincangkan, kemudian persoalan itu klimaksnya pada tanggal 22 Februari 2024 di kantor DPC ini. Waktu itu saya datang mereka sudah rapat meski sedikit terlambat tapi saya mendengar keluhan mereka atas kebijakan saksi-saksi yang hanya ditunjuk oleh ketua DPC," urainya.
"Saya hadir sekaligus sebagai penengah sekaligus sebagai wakil ketua DPD menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan usulan bahwa sebaiknya saksi yang mendapat mandat itu diberikan porisi yang sama dan adil. Hari itu semua pengurus dan caleg bersepakat siap menerima usulan itu," tamba Yamin.
Dia menambahkan, pada saat nama yang dibagikan tersebut sesuai dengan Dapil masing-masing diantaranya Dapil Tengah ada 4 orang, Dapil Utara ada 4 orang dan Dapil Pulau 4 orang. Dan semua telah bersepakat dan menerima keputusan tersebut.
"Keputusan ini lalu disampaikan kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate dan beliau menerimanya dan memberikan mandat itu dan personal dianggap selesai dengan komitmen bersepakat tidak ada persoalan lagi," jelasnya.
Namun sering waktu kata Yamin, waktu pleno berjalan bahwa saksi mandat yang diberikan kepercayaan oleh DPP itu harus hadir dan ikut saksi itu dari tingkat presiden sampai tingkat pleno kabupaten/kota. Tetapi kenyataan dilapangan mereka mengambil mandat banyak yang tidak hadir di pleno PPK.
Lanjutnya, disitulah mereka beralasan tidak diberikan mandat, ternyata ada semua ada mandat cuma tinggal kehadiran saja. Nah ini persolan-persoalan biasalah dalam satu organisasi partai politik biasa digoreng sedemikian dan tidak ada persoalan lagi.
"Untuk itu dengan adanya pemberitaan seperti ini saya sebagai caleg sekaligus pengurus partai ingin meluruskan pemberitaan yang telah viral ini bahwa apa ya g disampaikan itu tidak betul semua yang dikabarkan itu tidak benar karena persolan ini sudah diselesaikan disaat musyawarah," tukas Yamin.
Sementara, Ketua DPC Partai Gerindra, Jaminan Kolengsusu juga menegaskan, perihal persoalan yang dikabarkan melalui pemberitaan-pemberitaan dirinya menganggap hal seperti itu sebagai sebuah dinamika meskipun begitu persoalan tersebut perlu diluruskan.
"Soal dinamika itu hal biasa tapi soal pengaburan informasi tidak sesuai dengan data yang kita laksanakan dilapangan ini perlu saya luruskan lewat media juga," kata Jamian saat dikonfirmasi awak media termasuk indotimur.com Rabu (6/3/2024).
Jamian berpendapat, jelasnya apa yang disampaikan dalam pemberitaan atau atas informas yang sudah terlanjur dipublikasikan. Menurut kami baru sepihak. Dan itu tanpa konfrontir dari kami sebagai Ketua DPC terkait dengan persoalan tersebut.
Dikatakan, seperti apa yang kami sampaikan tugas kami sebagai Ketua DPC sekaligus langkah-langkah yang diambil semata-mata untuk kepentingan partai. Kata dia, serta ini untuk mengawal suara partai dari tingkat Kota, Provinsi bahkan Pusat.
"Jadi semua kebijakan aturan memang didalam partai ada tapi mekanismenya kalau tidak jalan saya sebagai panglima di Kota Ternate sebagai garda terdepan pasti punya trik-trik tersendiri untuk mengambil sikap," tegas Jamian.
"Makanya kalaupun ada kesalahan saya dengan kebijakan DPP itu adalah pertangungjawaban saya ke DPP jadi saya berharap persoalan ini benar-benar selesai kalaupun ada dipastikan mereka bukan orang-orang ber-DNA Gerindra," tandasnya.
(ier)
