TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate melalui APBD Kota Ternate telah menganggarkan dan menetapkan besaran Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sesuai dengan mekanisme penghitungan yang terdapat dalam peraturan dan perundang-udangan yang berlaku.
Informasi yang dihimpun indotimur.com menyebutkan, besaran dana bantuan yang sebelumnya sebesar Rp8.090.- (delapan ribu sembilan puluh rupiah) untuk setiap perolehan suara kepada Partai Politik yang memperoleh kursi pada DPRD KotaTernate, telah dinaikan besaran nlai per suara sah menjadi Rp15.000.- (lima belas ribu rupiah) sejak tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Ternate No:41/111.7/KT/2023 tentang Penetapan Kenaikan Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Hasil Pemilihan Umum Periode 2019-2024 Tahun Anggaran 2023.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ternate, Maluku Utara, Nuryadin Rahman mengatakan dana bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Ternate tahun ini, dianggarkan sebesar Rp1 miliar lebih.
Menurutnya, kenaikan dana bantuan partai politik itu melalui kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kota Ternate dengan mempertimbangkan atau menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Nuryadin menyatakan, salah satu alasan kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat berdemokrasi di Kota Ternate, karena partai politik membutuhkan biaya operasional untuk melaksanakan berbagai kegiatan politik, seperti memberikan sosialisasi hingga edukasi terkait kepemiluan terhadap masyarakat atau pemilih.
"Ini juga diharapkan berdampak pada peningkatan indeks demokrasi di Kota Ternate," ujar Nuryadin usai kegiatan sosialisasi dan penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas bantuan dana parpol Kota Ternate tahun 2024 di Royal Resto baru-baru ini.
Dia turut mengajak seluruh partai politik untuk bersama-sama meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 dengan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi menyangkut kepemiluan, terutama kepada generasi Y atau disebut milenial yang mendominasi DPT di Kota Ternate dalam Pilkada akhir tahun ini.
BACA JUGA : Kesbangpol Kota Ternate Gelar Sosialisasi Bantuan Dana Hibah Parpol
Lebih lanjut Nuryadin menambahkan, berdasarkan Undang Undang, setiap partai politik yang menerima bantuan dana parpol, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap bantuan yang digunakan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dia menambahkan, total anggaran bantuan partai politik yang diusulkan pada APBD tahun 2024 sekitar Rp1,3 miliar lebih yang diperuntukan bagi 13 Parpol yang memiliki kursi di parlemen.
Meski terdapat 13 parpol, lanjut Nuryadin, namun yang mendapat bantuan dana hanya 12 parpol, karena satu parpol tidak menyampaikan Laporan Pertangung Jawaban (LPJ) untuk diaudit oleh BPK RI Perwakilan Maluku Utara.
Berdasarkan data yang dikantongi indotimur.com, Partai Perindo Kota Ternate pada tahun anggaran 2023 masih mendapatkan porsi Dana Bantuan Keuangan melalui APBD Kota Ternate, akan tetapi memasuki tahun anggaran 2024 Partai Perindo Kota Tenate sampai dengan akhir masa Pemeriksaan di tahun 2024 tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban untuk diaudit oleh BPK sehingga sesuai dengan ketentuan (Permendagri No.36 Tahun 2018 Pasal 32 dan 33 Ayat 1 ) pada tahun anggaran berkenan Partai Perindo Kota Ternate akan mendapatkan sanksi penundaan proses pengajuan untuk memperoleh Dana Bantuan Keuangan sampai dengan disampaikannya Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2023 untuk di audit atau diperiksa oleh lembaga yang berwenang.
Dana bantuan partai politik tahun ini paling besar diterima Partai Golkar, karena meraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 dengan nominal sekitar Rp155 juta lebih.
Selain partai Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, PKB dan Demokrat menerima dana bantuan di atas Rp100 juta, sedangkan PBB merupakan partai dengan dana bantuan paling kecil di Kota Ternate.
(fight)
