TERNATE, OT- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara (Malut), menyesalkan sikap salah satu kadernya yang juga anggota DPRD Provinsi Wahda Zainal Imam mengahalangi anggota Polantas Polres Ternate saat menjalankan tugas di lapangan.

Ketua DPD Partai Gerindra Malut, Sahril Taher kepada wartawan mengatakan, masalah yang melibatkan salah satu kader partai Gerindra Provinsi Maluku Utara yakni Wahda Zainal Imam dengan anggota Polantas Polres Ternate di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah kemarin, dirinya sebagai ketua DPD tentunya menyayangkan kejadian tersebut.

Seharusnya, kata Sahril, hal ini tidak terjadi jika kedua belah pihak berkomunikasi dengan baik. Apalagi saat kejadian itu, anggota Polantas ini sedang melaksanakan tugas, yakni menertibkan arus lalu lintas.

“Kita tahu bahwa sore hari di bulan Ramadan itu lalu lintas di Kota Ternate cukup padat,” ujar Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ini.

Menurut Sahril, anggota Polantas yang melaksankan tugas ini agar supaya semua masyarakat yang sedang beraktivitas dalam menjelang buka puasa, bisa sampai di rumah dengan tepat waktu.

Lanjut Sahril, setelah melihat berita dan video yang beredar, dirinya selaku ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, meminta maaf kepada Kapolda dan Kapolres beserta jajarannya, terutama anggota Polantas yang bertugas saat itu.

BERITA TERKAIT: Halangi Anggota Polantas Saat Bertugas, Oknum Anggota DPRD Malut Diproses Hukum

“Saya sebagai ketua DPD meminta maaf atas insiden tersebut. Dalam waktu dekat juga saya akan meminta maaf secara langsung kepada pak kapolda dan pak Kapolres,” tutur Sahril.

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara mengaku, dalam waktu singkat dirinya akan membuat surat teguran kepada yang bersangkutan agar supaya jangan mengulangi perbuatannya lagi, karena di pundak Wahda Z. Imam itu melekat dua jabatan, yaitu sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, sehingga harus menjadi panutan bagi masyarakat.

“Kita harus mebantu Polri dalam rangka hal-hal seperti ini, kita juga harus bantu Polantas untuk menertibkan lalu lintas. Kalau bukan kita yang bantu siapa lagi, sebab ribuan Polisi juga tidak akan bisa selesaikan masalah kemacetan lalu lintas, jika tidak ada kesadaran dan bantuan dari kita, terutama pejabat,” kata Sahril.

Kaitannya dengan laporan polisi, Sahril menambahkan, DPD Partai Gerindra tetap mendukung proses tersebut karena jika yang bersangkutan melanggar aturan maka silahkan diproses.

“Ini Negara hukum maka siapa pun warg di Negara ini harus taat pada peraturan Perundng-undangan. Olehnya itu, silahkan diproses kami dari partai akan memantau terus perkembangan dari proses kasus ini,” tutupnya.(red)