TERNATE, OT - Menghadapi risiko dan tantangan dalam pengendalian inflasi di Provinsi Maluku Utara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara melaksanakan Capacity Building (membangun kapasitas dan kemampuan), Rabu (10/11/2021).

Kegiatan yang diakukan secara online itu, menghadirkan narasumber Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian, Dr. Ferry Irawan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Budiono Subambang dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Prof. Dr. Muhammad Firdaus serta dihadiri perwakilan seluruh TPID Kabupaten dan kota se-Provinsi Maluku Utara.

Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara , Hario Kartiko Pamungkas dalam keterangannya mengatakan, capacity building yang dilakukan ini sebagai salah satu tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Wilaya (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Maluku Utara.

Menurutnya, untuk menindak lanjuti kegiatan ini maka kantor perwakilan Bank Indonesia Malut bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengadakan kegiatan capacity building yang dilakukan secara online.

"Capacity building ini merupakan salah satu respon TPID se-Provinsi Maluku Utara untuk menghadapi risiko dan tantangan dalam pengendalian inflasi di Provinsi Maluku Utara, karena risiko kenaikan pasokan pangan yang disebabkan pesatnya laju pertumbuhan beberapa lapangan usaha," ujar Hario dalam keterangannya yang diterima redaksi indotimur.com, Rabu (10/11/2021).

Capacity building TPID ini, ditekankan bahwa penyusunan program pengembangan sektor pertanian oleh setiap pemerintah Kabupaten dan kota hendaknya menggunakan skema Closed-Loop (end to end).

"Skema Closed-Loop ini pada intinya menekankan adanya kolaborasi pembinaan sektor pertanian oleh kalangan Academic, Business, Government, and Community (skema A B G C)," kata Hario.

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi TPID dengan pemerintah pusat, kolaborasi antar TPID Kabupaten dan kota di provinsi Maluku Utara.

"Diharapkan juga bisa meningkatkan efektivitas program pemerintah daerah di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan serta kemandirian pangan guna mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa yang akan datang," harapnya.(ian)