MOROTAI, OT– Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mendorong agar pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 16,65 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan III-2026 dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut Adi, capaian tersebut harus dioptimalkan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bersama sejumlah awak media di aula Hotel Molokai Morotai. Adi menegaskan, OJK tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, OJK akan terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan, industri jasa keuangan, pelaku pasar modal, pemerintah daerah, serta media massa guna mendukung pembangunan ekonomi Maluku Utara.
"Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat UMKM. Oleh karena itu, OJK akan terus berkolaborasi bersama lembaga-lembaga keuangan agar roda perekonomian daerah tetap berjalan sehat," ujar Adi.
Berdasarkan data kinerja perekonomian regional, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 16,65 persen secara tahunan pada Triwulan III-2026. Capaian tersebut menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara tercatat mencapai Rp42,75 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB). Pertumbuhan tersebut terutama ditopang sektor industri pengolahan yang tumbuh 35,19 persen secara tahunan, seiring berlanjutnya program hilirisasi nikel di wilayah Maluku Utara.
Di sisi lain, Adi menyoroti pentingnya peran media sebagai jembatan komunikasi antara OJK dan masyarakat. Ia berharap insan pers dapat membantu menyebarluaskan informasi yang akurat dan berimbang, sekaligus memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi serta kerahasiaan perbankan.
"Terbukanya informasi bukan berarti semua data dapat dipublikasikan. Ada batasan rahasia bank yang harus dilindungi, termasuk untuk penyidik sekalipun harus melalui izin OJK," tegasnya.
Selain menjaga kualitas informasi, OJK juga mengajak media berperan aktif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Edukasi tersebut dinilai penting untuk membangun kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan keuangan, termasuk penipuan berkedok investasi.
Masyarakat juga diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran keuntungan dengan imbal hasil tidak masuk akal, tidak sembarangan menyerahkan data pribadi seperti KTP, serta memastikan legalitas lembaga jasa keuangan sebelum melakukan transaksi.
Adi menegaskan, OJK tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik konstruktif, maupun pengaduan terkait layanan dan aktivitas sektor jasa keuangan.
"Kami ingin masyarakat Maluku Utara semakin waspada agar tidak mudah tertipu. OJK juga tetap terbuka menerima masukan, kritik positif, serta pengaduan dari masyarakat untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat," tandasnya.
(ier)











