HALBAR, OT - Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Barat untuk melanjutkan pembangunan proyek Rumah Sakit Pratama (RSP) di Desa Soana Masungi, Kecamatan Ibu, mendapat penolakan keras dari legislatif.

Melalui siaran pers yang diterima redaksi indotimur.com pada Sabtu (14/11/2026), Fraksi Gabungan (Gerindra-Perindo) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat secara terang-terangan menolak usulan dokumen anggaran kelanjutan proyek tersebut dalam APBD-induk Tahun 2027.

Edi Jauw mewakili sikap tegas Fraksi Gabungan menyatakan, penolakan ini didasari oleh alasan yang kuat sebagai bentuk peringatan keras kepada Pemda Halbar.

Menurutnya, Pemda gagal memenuhi berbagai persyaratan penting yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain persoalan administrasi dan rekomendasi BPKP, molor dan terbengkalainya proyek RSP ini telah lama menjadi sorotan publik akibat kelalaian dari Pemda.

"Masyarakat dirugikan jika RSP dilanjutkan dengan menggunakan APBD. Konkretnya, Fraksi Gabungan menolak," tegas Edi.

Proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) di Kabupaten Halmahera Barat ini diketahui telah berjalan berlarut-larut dan menuai banyak sorotan publik.

Berdasarkan catatan sebelumnya, proyek pengadaan fasilitas kesehatan tersebut dianggarkan dengan nilai fantastis mencapai Rp42 miliar.

Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Mayang Mandala Putra dengan masa kontrak awal selama 280 hari kalender, terhitung sejak 25 Maret 2024.

Dengan adanya penolakan tegas dari Fraksi Gabungan DPRD Halbar ini, kelanjutan nasib proyek RSP Desa Soana Masungi dalam APBD-induk 2027 kini berada di titik krusial dan menuntut evaluasi menyeluruh dari pihak eksekutif.

 (deko)