HALTENG, OT - Komisi I DPRD Halmahera Tengah (Halteng) melaksanakan rapat bersama Dinas Pendidikan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  RI Perwakilan Maluku Utara (Malut) dan pendalaman LPJ pelaksanaan APBD tahun 2019.

Ketua Komisi I DPRD Halteng, Asrul Alting mengatakan,  rapat bersama Dinas pendidikan membahas dua agenda, yakni LHP BPK terkait degan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya  wajib belajar 12 tahun, untuk tahun ajaran 2016 dan 2017, 2017 dan 2018, kemudian 2018 ke 2019 kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Halteng, Serta Pendalaman laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. 

"Rpat itu menghasilkan beberapa poin yang telah kita sepakati bersama untuk menjawab apa yang menjadi temuan BPK RI, terkait dengan kinerja dinas pendidikan," kata Asrul, Kamis (9/7/2020).

Poin yang disepakati bersama diantaranya, Kepada Dinas pendidikan Halteng harus melaksanakan sosialisasi sistem penjaminan mutu pendidikan kepada para kepala sekolah. 

Selanjutnya, Kepada dinas pendidikan segera membuat kegiatan pelatihan pendidikan yang melibatkan seluruh kepala sekolah baik di tingkat SD maupun SMP dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Halteng. 

Selain itu, Dinas pendidikan segara melakukan evaluasi hasil pendidikan untuk perbaikan pembelajaran di tahun yang akan datang. Dan segara membuat kegiatan can pelatihan bagi kepala-kepala sekolah terkait dengan kurikulum 13. 

"Bagi guru yang berprestasi kami sampaikan kepada  dinas pendidikan segara berikan reward," cetusnya.(red)