Home / Opini

IWIP di Wina dan Weda: Dua Dunia yang Berbeda

Oleh : Mufti Abdul Murhum [Akademisi Unkhair]
19 November 2026
Mufti Abdul Murhum [Akademisi Unkhair]

Pada 2-4 November 2026, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) tampil percaya diri di forum UNIDO Circular Economy and Green Industry Week di Wina, Austria.

ESG Manager IWIP, Li Yumo, memaparkan kisah sukses transformasi industri hijau: dari tambang, ke smelter, ke material baterai, hingga kendaraan listrik, semua dalam satu kawasan di Weda Bay, Halmahera Tengah. Ekonomi sirkular, tata kelola transparan, perlindungan lingkungan, dan penghormatan HAM (Sumber: Indotimur.com / Nikel.co.id, 13 November 2026).

Di Wina, cerita itu terdengar indah. Di Weda, cerita itu terasa jauh dari kenyataan.

Sudah hampir 10 tahun IWIP beroperasi. Investasi triliunan rupiah masuk. Sebelas proyek hilirisasi baru senilai US$10,2 miliar / Rp180 triliun, termasuk ekspor perdana baterai kendaraan listrik, baru saja diresmikan Oktober 2026 (Sumber: Kadera.id, 8 Oktober 2026). Tapi pertanyaan sederhananya: apakah rakyat Halmahera Tengah makin sejahtera? Jawabannya, sayangnya, belum.

Nelayan Harus Melaut Makin Jauh

Dulu, nelayan Sagea, Gemaf, Lelilef, dan Kobe cukup melaut 1-2 mil untuk pulang membawa ikan. Sekarang mereka harus melaut 5-10 mil, dengan biaya BBM yang makin mahal dan risiko yang makin besar. Termasuk nelayan Weda Timur dan Patani yang terganggu aktivitas penangkapan akibat lalu lalang kapal industri nikel.

Laporan Nickel Unearthed dari Climate Rights International (Januari 2024) mendokumentasikan kesaksian nelayan Sawai dari Gemaf, Max Sigoro, yang menyebut pencemaran laut telah membuat ruang tangkap nelayan semakin menjauh (Sumber: Climate Rights International, Nickel Unearthed, Januari 2024). Beberapa media lokal juga menyoroti peristiwa rusaknya rumpon milik nelayan akibat tabrakan kapal industri.

Teluk Weda kini diperebutkan. Di satu sisi ada alur tongkang batubara, zona pelabuhan, dan area industri. Di sisi lain ada daerah tangkap nelayan yang tidak pernah dipetakan secara resmi. Nelayan hanya punya peta ingatan turun-temurun, perusahaan punya peta konsesi.

Ketika lumpur dari pembukaan lahan menutup terumbu karang dan padang lamun, ikan pergi. Ketika kapal-kapal besar melintas, nelayan mengalah. Lama-lama, nelayan berhenti menjadi nelayan dan menjadi buruh kasar. Ini bukan pilihan, ini pengusiran secara ekologis.

Petani – Nelayan Gagal Masuk ke Pasar Raksasa di Depan Matanya

IWIP membutuhkan ribuan ton pangan setiap hari untuk puluhan ribu pekerjanya. Itu pasar raksasa.

Tapi petani dan nelayan lokal tidak bisa masuk. Produksi mereka kecil, musiman, tanpa cold chain, tanpa koperasi yang kuat. IWIP tidak pernah membangun rantai pasok lokal yang serius. Lebih mudah mendatangkan pangan dari Ternate, Surabaya dan Makassar.

Akibatnya, uang untuk konsumsi pekerja lari keluar daerah. Ekonomi lokal hanya kebagian warung kecil dan kos-kosan. Ini yang disebut ekonomi enclave: industri raksasa yang hidup di dalam kantongnya sendiri.

Padahal, Koalisi Indonesia Timur untuk Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan menilai, hilirisasi di Halmahera Tengah tidak memberikan kesejahteraan merata, karena warga masih kesulitan air bersih, mata pencaharian nelayan dan petani hilang, dan warga tersingkir dari tanah mereka (Sumber: Kadera.id, 8 Oktober 2026).

Sungai Kobe dan Pencari Bia yang Terlupakan

Bagi warga Sawai Itepo, Lukulamo Lelilef Waibulan, Sungai Kobe bukan sekadar sungai. Ia adalah sumber air minum, alur menuju ke perkebunan, irigasi sagu, dan tempat mencari bia, kerang sungai yang menjadi protein harian perempuan dan anak-anak.

Kini, Sungai Kobe keruh, berbau lumpur, dan bia makin langka. Habitatnya tertutup sedimen. Petani takut memakai airnya. Pencari bia, yang mayoritas perempuan, mulai kehilangan sumber pangan dan penghasilan.

Tidak ada AMDAL yang menghitung kehilangan bia sebagai kehilangan gizi anak. Padahal, di sinilah stunting bermula.

Pencemaran Sungai Ake Jira juga telah didokumentasikan dalam laporan yang sama, sebagai bukti bahwa pencemaran tidak hanya terjadi di satu sungai, tapi sudah menyebar di DAS Teluk Weda (Sumber: Climate Rights International, Nickel Unearthed, Januari 2024).

*Reklamasi Pantai: Ekosistem Pesisir Diganti Beton, Lalu Diganti Janji Mangrove*

Inilah bagian yang paling jarang diceritakan IWIP di forum internasional.

Untuk membangun sarana produksi, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri sepanjang kurang lebih 10 km di pesisir Teluk Weda, IWIP melakukan reklamasi pantai secara masif.

Data dari Earthworks (2025) mencatat, IWIP telah mengkonversi lebih dari 100 hektare hutan mangrove untuk pembangunan pelabuhan, bandara, dan fasilitas industri lainnya (Sumber: Earthworks, Weda Bay - Environmental Impacts, Update 8 September 2025). Analisis pemetaan lain yang dikutip Wallacea.id menemukan, reklamasi pengembangan kawasan seluas 178 hektare menggunakan timbunan slag nikel, telah mengurug sekitar 93 hektare kawasan terumbu karang (Sumber: Wallacea.id, Peninggalan Hilirisasi Jokowi di Weda Bay: Menghilangnya Nelayan).

Mangrove dan terumbu karang itu bukan sekadar pemandangan. Mangrove adalah benteng alami dari abrasi, tempat ikan bertelur, dan penyaring lumpur. Terumbu karang adalah rumah ikan karang dan hiu berjalan Halmahera (Hemiscyllium halmahera), spesies endemik yang kini terusir (Sumber: Wallacea.id).

Ketika mangrove dibabat dan karang ditimbun, yang hilang bukan hanya pohon, tapi juga tempat ikan mencari makan, tempat nelayan mencari nafkah, dan pelindung desa dari banjir rob.

Riset perubahan garis pantai IWIP 2018-2023 menggunakan citra Landsat 8 juga menunjukkan, akresi (penambahan daratan) di zona industri mencapai rata-rata 36,56 meter per tahun, dengan maksimum 147,58 meter per tahun, akibat aktivitas konstruksi dan reklamasi. Sementara zona pemukiman di timur dan barat justru mengalami abrasi rata-rata 4,11 meter per tahun (Sumber: Garuda Kemdiktisaintek, Dinamika Garis Pantai Kawasan Industri PT IWIP 2018-2023, Publish 20 Mei 2025). Artinya, industri menambah daratan, warga kehilangan daratan.

Untuk mengganti kerusakan itu, IWIP meluncurkan program penanaman 1 juta pohon mangrove.

Program itu dimulai pada perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni 2024, di Tanjung Ulie, Halmahera Tengah. Saat itu Vice President IWIP, Kevin He, menyebut program ini sebagai komitmen keberlanjutan dan restorasi ekosistem (Sumber: Investor.id / Okebaik.id, 12 Juni 2024).

Program kemudian dilanjutkan dengan penanaman seremonial di Desa Kobe pada 22 Juli 2025, yang dihadiri Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Tengah, hingga Pangdam XVI/Pattimura (Sumber: Idetimur.com, 22 Juli 2025). Setelah Kobe, program diperluas ke Desa Sil dan Desa Sowoli di Halmahera Timur.

Tapi mari kita lihat realisasinya.

Dalam keterangan resmi IWIP dan Weda Bay Nickel (WBN) pada 22 September 2026, disebutkan: program yang dimulai sejak 2024 itu menargetkan 1 juta bibit mangrove secara bertahap, dan hingga September 2026 baru 36.500 bibit yang tertanam (Sumber: PT Weda Bay Nickel / IWIP, Press Release 22 September 2026).

Artinya, setelah lebih dari 2 tahun berjalan, baru 3,65 persen target yang tercapai.

Tidak ada tanggal pasti kapan target 1 juta itu akan terpenuhi. Tidak ada pula peta publik yang menunjukkan berapa hektare mangrove yang sudah hidup dan berapa yang mati, berapa yang ditanam di lokasi yang sama dengan mangrove yang dulu dibabat, dan berapa yang ditanam jauh dari lokasi kerusakan.

Ini adalah masalah klasik dalam manajemen lingkungan: kecepatan merusak jauh lebih cepat daripada kecepatan memulihkan.

Menebang 100 hektare mangrove hanya butuh beberapa bulan dengan alat berat. Menumbuhkan kembali 100 hektare mangrove butuh 10-20 tahun, dan itu pun kalau bibitnya hidup, tidak dimakan hama, tidak diterjang ombak, dan tidak ditimbun lagi untuk perluasan pelabuhan berikutnya.

Lebih dari itu, mangrove yang baru ditanam tidak bisa langsung menggantikan fungsi mangrove tua. Mangrove tua yang ditebang sudah berumur puluhan tahun, akarnya sudah mengikat sedimen, kanopinya sudah jadi habitat kepiting, bia, dan burung. Bibit setinggi 30 cm belum bisa melakukan fungsi itu.

Karena itu, program 1 juta mangrove tidak boleh dijadikan pembenaran untuk reklamasi berikutnya. Yang harus dituntut adalah:

Moratorium reklamasi baru sampai audit kerusakan pesisir selesai.

Publikasi peta: mana mangrove yang hilang, mana yang ditanam, dan berapa persen survival rate-nya.

Target tahun yang jelas dan mengikat secara hukum, bukan sekadar "secara bertahap".

Libatkan nelayan dan pencari bia sebagai penjaga mangrove dengan insentif ekonomi, bukan hanya sebagai peserta seremonial tanam (contoh yang telah berjalan harus terus dilakukan dan diberbanyak/perluas).

Kalau tidak, 1 juta mangrove hanya akan menjadi angka di press release, sementara 100 hektare mangrove asli sudah berubah menjadi beton pelabuhan selamanya.

Desa Industri Tanpa Tata Kota

Lelilef, Gemaf, Sagea, dan Weda kini adalah desa industri tanpa rencana penataan permukiman. Penduduk pendatang membengkak, kos-kosan tumbuh liar, jalan hancur dilewati truk, sampah masih menumpuk, dan tidak ada zona penyangga antara rumah warga dan PLTU batubara.

Tidak ada Rencana Penataan Kawasan Pemukiman. Tidak ada buffer zone. Warga dibiarkan beradaptasi sendiri dengan debu dan kebisingan.

Padahal dalam standar internasional IFC Performance Standard 5 tentang Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Involunter, industri sebesar IWIP wajib memiliki rencana penataan permukiman dan zona penyangga (Sumber: International Finance Corporation, Performance Standard 5, 2012).

Data yang Tidak Bisa Dibantah

Studi Nexus3 Foundation bersama Universitas Tadulako (rilis 26 Mei 2025, sampling lapangan Juli 2024) menemukan:

- 47% dari 46 responden warga Teluk Weda, kadar merkuri darahnya melebihi batas aman 9 µg/L

- 32% kadar arsenik melebihi batas aman 12 µg/L

- Ikan tangkapan nelayan juga mengandung arsenik dan merkuri melebihi batas aman

- Kadar pada warga non-pekerja IWIP lebih tinggi dari pekerja IWIP, artinya terindikasi sudah menyebar lewat lingkungan, bukan hanya di dalam pabrik (Sumber: Nexus3 Foundation bersama Universitas Tadulako, Rilis 26 Mei 2025).

Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada inspeksi Juli 2025 mencatat sekitar 3.099 hektare lahan telah dibuka untuk kegiatan pertambangan PT Weda Bay Nickel pada 2024, dan 2.791 hektare di antaranya memiliki kapasitas retensi air rendah yang memerlukan penguatan drainase (Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hasil Inspeksi Juli 2025).

Halmahera Tengah kini menghadapi tantangan kemiskinan paling berat di Maluku Utara menurut kedua indikator. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,83 atau sekitar 2,2 kali angka provinsi, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,50 atau 2,5 kali angka provinsi. Artinya, bukan hanya banyak warga yang miskin, tapi warga yang miskin itu berada jauh di bawah garis kemiskinan, dan ketimpangan di antara mereka sendiri semakin lebar. Di kawasan yang menjadi pusat hilirisasi nikel nasional, dengan investasi 11 proyek baru senilai US$10,2 miliar / Rp180 triliun (Sumber: Kadera.id, 8 Oktober 2026), rumah tangga di lingkar industri justru menjadi yang paling tertinggal. Ini menunjukkan perlunya perhatian lebih besar terhadap rumah tangga yang berada jauh di bawah garis kemiskinan, bukan sekadar program CSR seremonial (Sumber: BPS, Indeks Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, Terakhir Diperbarui: 15 Oktober 2026).

Penutup: Lima Tuntutan Mendesak

Setelah 10 tahun, IWIP harus melakukan lima hal mendesak:

Pertama, tetapkan Zonasi Laut baik bagian dalam dan luar Teluk Weda yang melindungi daerah tangkap nelayan tradisional, disahkan dalam Perda RZWP3K, sesuai amanat UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sumber: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014).

Kedua, wajibkan local sourcing pangan minimal 30 persen dari petani dan nelayan lokal dalam lima tahun, dengan pembentukan koperasi dan food hub, sesuai prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012).

Ketiga, lindungi Sungai Kobe. Tetapkan sempadan 100 meter sebagai zona larangan, pulihkan habitat bia dan sagu, dan publikasikan data kualitas air setiap bulan di balai desa, sesuai PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021).

Keempat, moratorium reklamasi dan audit kerusakan pesisir. Publikasikan peta mangrove yang hilang vs yang ditanam, dengan target tahun penyelesaian 1 juta mangrove yang mengikat, dan survival rate yang bisa diverifikasi independen.

Kelima, susun Rencana Penataan Kawasan Pemukiman desa lingkar industri, lengkap dengan buffer zone, air bersih, drainase, dan TPA, serta lakukan audit lingkungan dan sosial independen seperti yang didesak Koalisi Indonesia Timur (Sumber: Kadera.id, 8 Oktober 2026).

Dan yang paling penting: publikasikan semua data lingkungan dan kesehatan secara terbuka, diaudit pihak independen. Tanpa transparansi, klaim "industri hijau" di Wina hanya akan menjadi greenwashing.

IWIP ingin menjadi contoh global. Bagus. Tapi contoh global harus diuji dengan standar global, bukan standar Weda. Selama warga masih kesulitan air bersih, nelayan masih harus melaut jauh, dan anak-anak kehilangan bia di Sungai Kobe, paparan di Wina itu baru setengah cerita.

Waktunya IWIP membuktikan bahwa hijau itu bukan hanya di PowerPoint di Wina, tapi juga di air Sungai Kobe, di laut Teluk Weda, dan di dapur warga Halmahera Tengah.

 (penulis)


Reporter: Penulis

BERITA TERKAIT