TERNATE, OT - Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara, memiliki persoalan serius terkait Hak Asasi Manusia (HAM), terutama untuk kelompok masyarakat termarginalkan.

Dalam banyak hal, hak-hak kelompok   perempuan dan anak, masyarakat adat, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). kaum  disabilitas maupun ragam gender dan seksual belum mendapatkan perhatian  yang seimbang. 

Dalam  memperjuangkan HAM kelompok-kelompok tersebut,   Forum Pemerhati HAM Kota Ternate (FP HAM Ternate)  merasa penting mendorong Ternate menjadi  kota Ramah HAM.  

Forum yang terbentuk usai pelatihan Pegiat Hukum dan HAM  itu digelar  oleh  LBH  Marimoi bekerja sama dengan Srikandi Kie Raha dan LBH  Masyarakat Jakarta pada Kamis dan Jumat 14- 15 Juli 2022.

Pesertanya  berasal dari YBH Kapita, LBH Focus, LBH Trust Malut, LBH SIpakale, Pandecta, IKDM, Srikandi Kie Raha, Komunitas Teratai.

Pelatihan  yang digelar  di  Vila Marasai Jalan  Kampus Unkhair Ternate itu juga menghasilkan sejumlah poin kesepakatan. Salah satunya mendorong Ternate menjadi Kota Ramah HAM.  

Realisasinya  forum ini berencana  menggelar dialog public  tentang Hak Asasi Manusia  Kelompok Minoritas. tujuannya untuk  memberi pehamaman sekaligus mengubah stigma buruk yang dilekatkan kepada kelompok minoritas tersebut. 

Bagi Forum Pemerhati HAM Kota Ternate dalam hal akses di fasilitas umum untuk kelompok disabilitas misalnya,  belum ramah kepada mereka. Yang sudah 90% ramah terhadap kelompok Disabilitas, baru kantor KPKNL Malut, minus lift. Selebihnya  fasilitas umum dan perkantoran pemerintah di Ternate belum menyediakan sarana khusus bagi kelompok disabilitas.

Sementara perempuan dan anak,  ODGJ,  masyarakat adat serta ragam gender dan seksual lainnya seringkali mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara fisik  maupun verbal. Begitu pun dalam hal regulasi belum mendapatlam dukungan dan  perhatian dalam bentuk regulasi (Perda) yang melindungi mereka  

Karena itu Forum Pemerhati HAM Kota Ternate  mendorong  adanya perhatian pemerintah dan public  terutama dalam  mewujudkan   pelayanan public  yang baik kepada mereka.   Mewujudkan  Perda  atau regulasi  untuk melndungi hak asasi  mereka.    

Forum Pemerhati HAM Kota Ternate juga berencana bersilatuhrahmi dengan Pemkot Ternate,  mendata aturan lokal yang ada poin-poin  diskriminatif serta mendorong  adanya Perda disabilitas.

 (fight)