TERNATE, OT– Ketua Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen, meminta Polres Ternate memperketat penerbitan izin penyelenggaraan turnamen domino.
Dia menegaskan, setiap kegiatan yang mengatasnamakan turnamen resmi harus mengantongi rekomendasi dari organisasi yang menaungi olahraga domino, yakni PORDI dan ORADO.
Permintaan itu disampaikan Muhammad Sinen saat mendatangi Polres Ternate, Kamis (15/10/2026). Menurut dia, penertiban mekanisme perizinan diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan turnamen domino di Kota Ternate berjalan sesuai ketentuan.
Sinen menegaskan, komunitas tetap memiliki ruang untuk menggelar pertandingan domino. Namun, penyelenggara tidak boleh mengabaikan koordinasi dengan organisasi resmi, terutama jika kegiatan tersebut diklaim sebagai turnamen yang memiliki legitimasi organisasi.
“Kalau ada yang meminta izin untuk membuat event domino, harus ada rekomendasi dari PORDI dan ORADO. Kalau tidak ada rekomendasi dari organisasi resmi, kepolisian juga tidak bisa memberikan izin kegiatan,” tegasnya.
Dia menjelaskan, perbedaan sistem permainan, mulai dari hitungan tujuh poin hingga sistem poin di atas 100, bukan menjadi persoalan utama. Hal yang lebih penting, kata Sinen, adalah kejelasan penyelenggara dan kepatuhan terhadap mekanisme koordinasi yang berlaku.
Karena itu, dia meminta kepolisian tidak hanya menerima permohonan perizinan secara administratif, tetapi juga memeriksa kelengkapan persyaratan sebelum memberikan persetujuan. Kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan, menurut dia, perlu ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Sinen mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, Kapolres Ternate telah menyampaikan komitmen untuk tidak menerbitkan izin bagi kegiatan yang tidak mencantumkan dua organisasi resmi tersebut.
“Tadi Ibu Kapolres sudah berkomitmen, kalau ada yang membuat event kemudian tidak ada nama dua organisasi resmi, maka izinnya tidak akan dikeluarkan,” ungkapnya.
Selain persoalan perizinan, Sinen juga menegaskan bahwa kepengurusan PORDI Kota Ternate telah memiliki ketua definitif, yakni Nasri Abubakar. Dengan demikian, komunitas atau pihak yang ingin menggelar turnamen domino di wilayah Kota Ternate diminta berkoordinasi dengan organisasi terkait sebelum mengajukan permohonan izin.
Menurut dia, kejelasan organisasi dan mekanisme penyelenggaraan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola olahraga domino yang lebih tertib. Dengan koordinasi yang baik, setiap kegiatan diharapkan memiliki kejelasan penanggung jawab dan tidak menimbulkan persoalan terkait legalitas penyelenggaraan.
Sinen berharap komitmen kepolisian dalam menerapkan ketentuan perizinan dapat dijalankan secara konsisten. "Dengan begitu penyelenggara tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pertandingan, tetapi juga memastikan seluruh persyaratan administratif dan koordinasi organisasi terpenuhi sebelum turnamen digelar," pungkasnya.
(ier)
