MOROTAI, OT– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara mendorong masyarakat menerapkan pengelolaan keuangan yang sehat melalui Rumus Resep Keuangan dengan skema alokasi penghasilan 10-20-30-40 persen.
Asisten Direktur OJK Provinsi Maluku Utara, Sukma Aji Wirawan, menyampaikan bahwa salah satu kunci pengelolaan keuangan yang baik adalah membiasakan diri menyisihkan penghasilan sejak awal, bukan menunggu sisa uang setelah seluruh kebutuhan terpenuhi.
Melalui formula tersebut, masyarakat diajak membagi penghasilan ke dalam empat pos utama, yakni 10 persen untuk biaya sosial, 20 persen untuk tabungan, investasi dan proteksi atau asuransi, 30 persen untuk cicilan utang, serta 40 persen untuk biaya rumah tangga.
Skema ini diperkenalkan sebagai salah satu upaya meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat dalam mengatur keuangan secara terencana, sekaligus membangun kebiasaan finansial yang lebih disiplin.
OJK juga menekankan pentingnya kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan serta membiasakan diri mencatat setiap pengeluaran harian. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan sekaligus mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi kemampuan.
Selain itu, masyarakat yang hendak mengajukan pinjaman diimbau memilih lembaga jasa keuangan formal yang memiliki legalitas dan memastikan pinjaman digunakan untuk kegiatan produktif, bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif yang tidak mendesak.
Dalam materi literasi keuangan tersebut, OJK turut memperkenalkan berbagai instrumen pengelolaan dan pengembangan aset yang dapat dimanfaatkan masyarakat, mulai dari deposito, logam mulia, reksa dana, saham, obligasi, properti, asuransi hingga layanan fintech lending.
Melalui edukasi ini, OJK berharap masyarakat Maluku Utara semakin memahami pentingnya perencanaan keuangan, mampu memilih instrumen keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan keuangan.
Masyarakat juga diingatkan untuk selalu memastikan legalitas lembaga jasa keuangan sebelum melakukan transaksi agar terhindar dari risiko penyalahgunaan maupun kerugian finansial.(ier)











