MOROTAI, OT – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara mengajak insan pers berperan aktif mengawal pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 16,65 persen pada Triwulan III-2026. Media juga diharapkan menjadi mitra strategis dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya untuk mengantisipasi berbagai modus kejahatan keuangan yang semakin beragam.
Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta penguatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Adi dalam pertemuan bersama sejumlah awak media di Aula Hotel Molokai Morotai. Menurutnya, sinergi antara OJK, industri jasa keuangan, pemerintah daerah, dan media massa diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat UMKM. Oleh karena itu, OJK akan terus berkolaborasi bersama lembaga-lembaga keuangan agar roda perekonomian daerah tetap berjalan sehat," ujar Adi. Kamis (19/11/2026).
Berdasarkan data kinerja perekonomian regional, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 16,65 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan III-2026. Capaian tersebut menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara tercatat mencapai Rp42,75 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB). Pertumbuhan tersebut terutama ditopang sektor industri pengolahan yang tumbuh 35,19 persen secara tahunan, seiring berlanjutnya program hilirisasi nikel di wilayah Maluku Utara.
Di tengah capaian tersebut, Adi menekankan pentingnya peran media dalam mengawal perkembangan ekonomi sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara OJK dan masyarakat. Insan pers diharapkan mampu menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan edukatif, terutama menyangkut perkembangan sektor jasa keuangan.
Dia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan perbankan dalam pemberitaan. Menurutnya, keterbukaan informasi tetap harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Terbukanya informasi bukan berarti semua data dapat dipublikasikan. Ada batasan rahasia bank yang harus dilindungi, termasuk untuk penyidik sekalipun harus melalui izin OJK," tegasnya.
Selain itu, OJK mengajak media turut memperkuat edukasi keuangan agar masyarakat lebih waspada terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan, termasuk penipuan berkedok investasi yang menawarkan keuntungan tidak wajar.
Masyarakat diimbau tidak mudah tergiur dengan tawaran imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal. Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi, seperti kartu tanda penduduk (KTP), serta memastikan legalitas lembaga jasa keuangan sebelum melakukan transaksi.
Adi menegaskan, OJK tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik konstruktif, maupun pengaduan terkait layanan dan aktivitas sektor jasa keuangan.
"Kami ingin masyarakat Maluku Utara semakin waspada agar tidak mudah tertipu. OJK juga tetap terbuka menerima masukan, kritik positif, serta pengaduan dari masyarakat untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat," pungkasnya.
(ier)











