SOFIFI, OT– Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara selama dua hari.

Pada Kamis, (16/10/2025) Wapres melakukan peninjauan pembangunan kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Sofifi.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pengawasan keuangan dan akuntabilitas pembangunan di wilayah Timur Indonesia.

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Presiden Gibran didampingi oleh Kepala BPKP RI, Muh. Yusuf Ateh, Sekretaris Utama BPKP, Raden Mas Aris Santosa, Deputi Perekonomian BPKP, Aryanto Wibowo, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Tri Wibowo Aji, beserta rombongan.

Turut hadir pula Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta perwakilan dari pihak BPBPK, Ibu Sofie.

Pembangunan kantor BPKP di Sofifi merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengawasan keuangan dan tata kelola pembangunan daerah di Maluku Utara. Fasilitas baru ini diharapkan dapat memperkuat peran BPKP dalam memberikan pengawasan yang efektif serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di wilayah tersebut.

Wakil Presiden, Gibran menekankan pentingnya keberadaan kantor BPKP sebagai pusat koordinasi pengawasan keuangan yang mampu mendukung percepatan pembangunan serta pengelolaan anggaran yang lebih optimal dan transparan.

Sementara, Kepala BPKP RI, Muh. Yusuf Ateh, menjelaskan bahwa pembangunan kantor ini merupakan komitmen BPKP untuk memperluas jangkauan pengawasan ke wilayah-wilayah yang sebelumnya masih terbatas fasilitasnya.

"Sebelum peninjauan kantor BPKP, Wakil Presiden Gibran juga mengunjungi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia di daerah," katanya.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambut baik kunjungan kerja ini dan menegaskan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik yang berkualitas.

"Kunjungan kerja ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap percepatan pembangunan dan penguatan pengawasan keuangan di daerah-daerah strategis di Indonesia Timur," pungkasnya.

 (ier)