TERNATE, OT - Rangkaian Bulan Mutu Karantina Tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Ternate menyalurkan 680 paket ikan sehat bermutu untuk masyarakat di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu (23/4/2022) di halaman Kantor di SKIPM Ternate ini, turut dihadiri Anggota Komisi IV DPR – RI, Wali Kota Ternate, Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM, Danlanal Ternate, Kapolres Ternate, Instansi Vertikal/BUMN dan OPD serta perwakilan masyarakat yang menerima paket ikan sehat bermutu.
Kepala SKIPM Ternate, Arsal, menjelaskan pendistribusian 680 paket ikan sehat bermutu dilakukan Stasiun KIPM Ternate bersama Anggota Komisi IV DPR-RI Alien Mus di wilayah Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.
Dia merinci, paket yang disalurkan berisi ikan cakalang dengan berat mencapai 2 hingga 3 kg, "ikan yang kami bagikan merupakan hasil tangkapan nelayan di Maluku Utara yang sudah terjamin mutu dan keamanannya, karena sudah dilakukan Pengujian Organoleptik dengan hasil uji bahwa ikan layak dikonsumsi oleh masyarakat," kata Arsal
Dikatakan, kegiatan yang mengusung tema, "Semangat BMK, Kita Wujudkan Penjaminan Ikan Sehat dan Bermutu, sekaligus sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang gerakan hidup sehat dengan selalu mengkonsumsi ikan yang sehat dan bermutu.
"Kami juga berharap kebutuhan protein masyarakat dapat tercukupi sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat," terang Arsal disela-sela kegiatan.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menyebutkan wilayah Maluku Utara merupakan wilayah dengan hasil ikan yang melimpah, sehingga akan terus didorong untuk peningkatan kualitas melalui kerjasama dengan BKIPM sehingga ekspor ikan dari Maluku Utara dapat meningkat secara signifikan.
"Pentingnya mengkonsumsi ikan sehat dan bermutu, karena ikan memiliki protein dan kandungan gizi yang bagus untuk perkembangan otak anak," ucapnya.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman menyatakan dukungannya terhadap kegiatan Bulan Mutu Karantina yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
Pemerintah Kota, lanjut Wali Kota akan terus berupaya untuk menekan harga ikan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. "Sehingga masyarakat tetap dapat membeli ikan yang merupakan sumber protein untuk meningkatkan daya tahan tubuh," ucap Wali Kota.
Semenatara Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM, Widodo Sumiyanto, menambahkan berdasarkan data, jumlah lalu lintas ekspor ikan di Maluku Utara Tahun 2021 untuk komoditi non hidup adalah 469.067 kg dengan total nilai Rp 54.216.534.919, sedangkan untuk komoditi hidup tercatat sebanyak 12.608 ekor dengan total nilai Rp 2.542.163.27,-
"Jika dibandingkan dengan lalu lintas domestik keluar maka jumlah produk yang diekspor hanya sebesar sekitar 3,97 persen dibandingkan Domestik Keluar yaitu sebesar 96,03 persen," katanya.
"Ini masih mungkin untuk kita tingkatkan ekspor dari wilayah Maluku Utara tentu saja dengan peningkatan kualitas produk dan memberikan jaminan mutu serta keamanan pangan sehingga dapat diterima di pasar Internasional secara luas," sambungnya.
Widodo menyebutkan secara nasional jumlah ekspor produk hasil perikanan di triwulan I tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan pada triwulan I tahun 2021, dimana volume ekspor untuk triwulan I tahun 2022 hanya sebesar 282.258.000 Kg, sedangkan untuk triwulan I tahun 2021 sebesar 307.110.178 kg.
"Kami yakin dan akan terus berupaya untuk menaikan volume ekspor dari Negara Indonesia dengan selalu memberikan dukungan kepada para pelaku usaha tentang Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga ikan yang dihasilkan berkualitas dan memiliki daya saing, karena perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini produk perikanan dari Indonesia telah diterima di 108 negara di dunia dan ini sungguh pencapaian yang sangat luar biasa," ujarnya.
Sekedar diketahui, Bulan Mutu Karantina Tahun 2022, diselenggarakan dalam upaya membangun sinergi dilaksanakan secara bersama-sama masyarakat dan stakeholders dengan menerapkan prinsip partisipatif, kolaboratif dan inspiratif melalui dukungan eksternal organisasi untuk mendukung pengembangan dan transformasi yang tiada henti untuk memberikan kualitas pelayanan public terbaik untuk negeri.
(fight)
