Home / Berita / Nasional

Rencana Peluncuran Program Penangkapan Ikan Terukur, Begini Kata Anggota Komisi IV DPR RI

19 Desember 2024
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri

TERNATE, OT- Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri menegaskan peluncuran program penangkapan ikan terukur (PIT) dapat memberikan dampak baik secara positif dan negatif.

Menurut Rokhmin, dampak positif peluncuran program PIT dalam arti manajemen yang benar yakni harus terukur. Artinya menangkap ikan tidak boleh melebihi dari potensi produksi lestari di wilayah itu.

"Nah itu terukur tuh, cuma kalau dari sisi negatifnya yaitu bagi penikmat keuntungan itu yang dikhawatirkan banyak pihak. Karena kuota di berikan oleh perusahaan asing (negara China) kepada pengusaha lokal yang ada di Jawa. Semestinya di balik yang diutamakan adalah kuota itu diberikan ke nelayan setempat," jelas Rokhmin saat dijumpai di Aula Banau Kampus I Unkhair Ternate, pada Rabu (18/12/2024).

Di satu sisi, kata Rokhmin memang ada tantangan didalamnya karena nelayan setempat umumnya melaut secara tradisional. Aktivitas melaut pun biasanya sehari, dua hari. Padahal untuk menangkap ikan yang keuntungannya harus lebih dari sebulan.

"Kemudian modal pun ndak ada, untuk beli kapal ikan modern, padahal itu harusnya menjadi tugas pemerintah gitu loh. Kembali lagi terkait kuota. Sekali lagi, prioritas pertama harusnya kepada nelayan setempat. Dengan keahlian sederhana ditopang kapal perlengkapan sederhana. Terus kedua pada BUMD-BUMN barulah ke tiga ke perusahaan swasta," ungkapnya.

Menurutnya, boleh program PIT diluncurkan syaratnya itu diprioritaskan kepada nelayan setempat. Kemudian industri induhiliar mulai dsri sarana pra sarana, kemampuan dan kesiapan. Sarana produksi seperti alat tangkap, BBM dan konsumsi untuk perbekalan saat melaut. Selanjutnya industri hilirnya di jalur industri pengelolaannya berupa pabrik es, distorit, pabrik debit velue semisalnya ikan kaleng dan sebagainya harus dibangun.

"Kalau ngak kewajiban menangkap ikan katakanlah WPP-NRI 718, WPP-NRI 715 tetap kejauhan kalau tidak disiapkan. Jadi sekali lagi, kalau ada perbaikan atau diparsisi nanti. Diutamakan kuota harus dialokasikan ke nelayan setempat, kemudian di didik, dilatih dan diberikan modal oleh Bank selanjutnya industri hulunya disediakan serta industri hilirnya harus dibangun. Supaya ada pembeli berapapun nelayan memasok ikan atau mendaratkan ikan akan tetap terjual," pungkasnya.

 (ier)


Reporter: Irfansyah
Editor: Redaksi

BERITA TERKAIT