SURABAYA, OT - Sedikitnya 35 aparatur Kecamatan dan Kelurahan di kota Ternate, mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Bidang: Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kelurahan.

Workshop yang dilaksanakan selama 4 hari di Hotel Sahid Surabaya itu, diikuti oleh Camat, Lurah serta ketua RT/RW pada sejumlah Kelurahan di kota Ternate.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Ternate, M Qufal dalam keterangannya kepada indotimur.com menjelaskan, workshop peningkatan kapasitas aparatur Kelurahan yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Ternate bekerjasama dengan Bhakti Praja Utama ini, bertujuan untuk memberikan pahaman kepada Camat, Lurah serta RT/RW terkait peran dan fungsi sebagai agen pembangunan.

Menurutnya, ada sejumlah materi yang akan disampaikan oleh narasumber diantaranya, Ruli Inayah Ramadhan, S.Sos, M.Si, Drs. Krisno Hadi, MA serta Eko Hardiyansyah, S.Psi, M.Psi untuk mengoptimalkan peran perangkat kelembagaan baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan di kota Ternate.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) kota Ternate, M Tauhid Soleman saat membuka kegiatan workshop mengatakan, peran aparatur Kelurahan sangat penting dalam proses pembangunan sebuah daerah.

"Karena aparatur Kelurahan merupakan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat," kata Sekda dalam sambutannya.

Dikatakan, sebagai perpanjangan tangan antara pemerintah dengan masyarakat, aparatur Kelurahan harus menjadi agen perubahan. "Peran kita itu adalah peran yang secara tidak langaung melaksanakan tugas-tugas dari Pemerintah. "Ibaratnya dalam lintasan lari itu, kita tidak bolah kalah, harus lari terdepan, Lurah tidak bileh kalah, karena di Indonesia, agen Pembangunan itu, masih diletakan pada peran pemerintah," kata Sekda.

Meski demikian, lanjutnya, sangat diharapkan peran-peran dari kelompok masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah tentu akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Orang nomor tiga di jajaran Pemkot Ternate itu, menyatakan, ada sejumlah hal penting dalam pengelolaan Dana Partisipatif Kelurahan dan Dana Pembangunan Kelurahan yang digelontorkan Pemkot.


Pengelolaan DPK di wilayah kota Ternate juga sangat penting untuk menunjang program pembangunan pemerintah selain kegiatan fisik dan non fisik.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga mengharapkan peran aparatur Kecamatan dan Kelurahan pada dua hal penting yang menjadi perhatian Pemkot Ternate. "Hal paling pokok dan selalu ditekankan pada setiap Musrembang Kelurahan maupun Kecamatan adalah mengeliminasi Malaria dan pemanfaatan keunggulan wilayah Kecanatan dan Kelurahan," kata Sekda.

"Karena sudah ditetapkan dan kita sama-sama bwrkomitmen untuk mengeliminiasi malaria 2019, sehingga Ternate harus bebas malatia, maka DPK bisa diarahkan untuk program ini," ujar Sekda di hadapan peserta workshop.

Selain itu, kata Sekda, Ternate sebagai kota yang memiliki daya tarik pariwisata, maka DPK juga bisa diarahkan untuk mengelola keuanggukan wilayah Kelurahan. "Misalnya di Sulamadaha, bagaimana peran aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk mendorong sektor pariwisata di Sulamadaha, bwgitu juga di beberapa Kelurahan yang memiliki potensi pariwisata, ini yang harus dikembangkan," tukas Sekda seraya berharap, Lurah dan seluruh perangkat kelurahan, harus membaca keunggulan Kelurahan.

Diakhir sambutannya, Sekda berharap, para peserta workhop bisa mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari workshop ini, sehingga diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

"Mudah-mudahan, apa yang diperoleh dari workshop ini, menjadi bekal untuk menjadi agen pembangunan, bersama-sama, bersinergi dengan seluruh komponen di wilayah masing-masing, untuk mewujudkan Ternate yang sehat, sejahtera dan produktif," tutupnya.(thy)