TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pemenuhan hak Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Kepala BKPSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly dalam sebuah wawancara baru-baru ini menyampaikan, kebijakan efesiensi anggaran oleh pemerintah pusat tidak akan berdampak pada pengurangan jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Menurutnya, efesiensi anggaran yang diinstruksikan melalui Inpres tidak mengharuskan Pemerintah Kota Ternate mengambil langkah untuk memecat atau memberhentikan PTT.

“Pemerintah Kota Ternate menjamin hak-hak kepegawaian itu normal. Bahkan, sampai tidak ada pemberhentian PTT. Gaji PTT lancar. Nanti cek saja,” ucap Samin baru-baru ini di kantor Wali Kota.

Dia menambahkan, jumlah PTT di Kata Ternate yang sudah menerima SK sesuai database BKPSDM sebanyak 3.800 orang. Dari jumlah itu, 2.200 orang sudah mengikuti tes PPPK tahap I.

Direncanakan 1.800 orang lagi akan mengikuti tes tahap II yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini.

“Alhamdulillah hampir 90 persen sudah ikut tes. Semoga kebijakan pemerintah pusat ini kemudian didukung pemerintah daerah memberi kejelasan status mereka sebagai Aparatur Sipil Negera ke depan,” harapnya.

 (fight)