TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mendukung penuh Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam kebijakan penanganan permukiman kumuh dan skala kawasan.
Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Nuryadin Rachman mengatakan, Kotaku merupakan program nasional dan sangat membantu Pemda dari sisi kebijakan.
Kata dia, penanganan program juga sangat menguntungkan bagi masyarakat, terutama program skala kawasan dan lingkungan serta kawasan kumuh.
Menuutnya, dalam dua tahun terakhir Pemda bersama Pokja dan Kotaku sudah merencanakan untuk kedepannya, dari 33 daerah di seluruh Indonesia, 11 daerah yang mendapatkan DAK integrasi salah satunya kota Ternate.
"Ini merupakan program baru yang mengakomodasikan kegiatan yang terintegrasi di dalamnya, yakni pembangunan perumahan, saturasi, fasilitas umum, air bersih dan pembuatan tempat sampah," tutur Nuryadin pasca kegiatan program Kotaku di studio Gamalama TV Senin (19/10/2020) malam tadi.
Nuryadin menyebutkan, untuk jumlah anggaran yang disupport dari APBD kurang lebih Rp 6 miliar sedangkan DAK integrasi berkisar Rp 16 miliar, "jadi totalnya Rp 24 miliar untuk kawasan lingkungan dan skala kawasan," katanya.
Tahapan skala kawasan yang berada di kelurahan kampung Makasar timur, kata Nuryadin, saat ini pemerintah sementara menghitung besaran ganti rugi warga yang terkena dampak kebakaran beberapa waktu lalu dan semuanya sudah terdata, tahapannya sudah sampai disitu dan kesepakatan warga dan Pemda juga sudah selesai.
Lanjutnya, Pemkot melalui konsultan di bidang tersebut bekerja sama untuk menghitung biaya ganti rugi warga yang terdampak, "jadi tahun depan pemerintah berencana membangun kurang lebih 48 unit perumahan dikawasan tersebut untuk warga yang terdampak kebakaran, tahun ini kebijakan pemerintah yakni wali kota Ternate untuk menyelesaikan penimbunan, sehingga tahun depan tinggal dijalankan pembangunan, "terangnya.
Diperkirakan awal tahun 2021 sudah mulai jalan pembangunan perumahan di kawasan tersebut, karena DID master playnya sudah jadi tinggal tim appraisal menghitung kerugian yang ada, kalau dokumen-dokumen itu sudah ada maka tahun depan sudah bisa dilaksanakan.
"kegiatan ini sesuai dengan rencana yang ada dan untuk warga yang berada di kawasan tersebut tetap bersabar, karena program tersebut butuh kerja sama antara warga dan pemerintah, sehingga program yang diharapkan bisa tercapai, "harapannya.
Kasie pelaksanaan wilayah I BPPW Malut, Faizal Chakra menambahkan, terkait dengan perencanaan dari Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Pemukiman dan Perumahan (PKP) melalui bantuan fasilitator, ada fasilitator bidang tehnik, fasilitator ekonomi dan sosial, mereka bekerja sama membantu dalam menyusun dokumen perencanaan, intinya BPPW selalu mendukung dalam program tersebut.
Lanjutnya, Kementerian PUPR melalui direktorat cipta karya mempunyai rencana strategi yang disebut dengan gerakan 100 nol 100, "jadi 100 persen itu semua air minum terlayani, nol persen adalah kawasan Kumu yang banyak dan 100 persen akses sanitasi yang layak, "tuturnya.
Sedangkan Tim Leader Syamsuddin Genda menambahkan, sebagai pendamping Pemda kota Ternate dalam beberapa hal, dari sisi kesiapan Softwarenya butuh banyak Perda yang harus disiapkan seperti Perda Kumu, SK Kumuh dan dokumen perencanaan.
Lanjutnya, dari dua kota yang didampingi yakni Ternate dan Tidore aturannya dari sisi kesiapannya sudah siap, kota Ternate sudah memiliki Perda dan RP2KP dan kota Tidore pun sama hanya saja tinggal Perda Kumu yang akan didorong, "bagian-bagian itu merupakan penunjang untuk mempercepat proses penanganan Kumuh dari dua kota tersebut, "jelasnya.
Untuk kota Ternate dari capaian penanganan Kumuh sudah lumayan, tinggal 17 hektar yang harus diselesaikan tahun ini. Berdasarkan RPJMD kota Ternate di tahun ini 61 hektar tapi setelah dilakukan evaluasi dengan Disperkim, bahwa yang tersisa sekarang tinggal 17 hektar untuk diselesaikan.
Lanjutnya, satu PR untuk kami yang belum diselesaikan di kota Ternate yakni skala kawasan yang berada di kampung Makasar timur, "SK awalnya kalau tidak salah 6,5 hektar tapi sampai sekarang belum satupun tertangani sama sekali, jadi melalui program Kotaku ada dua yang kami akan dampingi, karena di program Kotaku ada yang namanya skala lingkungan, skala kota dan skala kawasan, "jelasnya.
Menurutnya, di Kelurahan Makassar Timur dianggap menjadi skala kawasan, dari sisi perencanaannya kami dengan Pokja sudah menyusun master plannya, tapi terkendala yang saat ini adalah akses jalan yang harus diperlebar jadi ada beberapa rumah yang terpotong.
"tapi semua itu Pemda sudah mengalokasikan untuk pembangunan program tahun depan, dan anggarannya dari Pemda sudah usulkan dalam APBD ini merupakan bagian dan komitmen pemerintah yang luar biasa, jadi Pemda sudah menjalankan visinya dengan baik sesuai dengan amanahnya, "ujarnya.
"Kami berharap, semua pihak agar mendukung karena dari sisi kesiapan dalam melakukan pembangunan sudah siap, tinggal Pemda membangun forum yang besar melibatkan pihak-pihak terkait untuk sama-sama menyelesaikan persoalannya kawasan kumuh tersebut," pungkasnya. (awie)
