TIDORE, OT- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan Sarmin Mustari menegaskan pentingnya pengawasan disiplin aparatur sipil negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional.

Hal tersebut disampaikan Sarmin Mustari usai rapat koordinasi Komisi I bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dalam rapat itu, Komisi I meminta BKPSDM bersikap tegas memastikan ASN tetap disiplin, meskipun terjadi penyesuaian jam kerja.

“Secara nasional memang ada efisiensi, tetapi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tidak pernah menghapus Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Karena itu, disiplin ASN harus tetap dijaga,” tegas Sarmin.

Dia menjelaskan, saat ini jam kerja ASN mengalami penyesuaian. Pada hari Senin, jam kerja berlangsung hingga pukul 17.00 WIT, Selasa hingga Kamis hingga pukul 14.00 WIT, sementara hari Jumat diberlakukan sistem kerja dari rumah.

Menurutnya, penyesuaian tersebut tidak boleh menjadi alasan menurunnya kinerja dan pelayanan publik.

Komisi I secara khusus meminta BKPSDM memperketat pengawasan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, karena kedua dinas tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

“Dinas Kesehatan itu menyangkut pelayanan di puskesmas sampai ke desa dan kelurahan. Begitu juga Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolah. Ini pelayanan dasar, jadi harus benar-benar diawasi,” ujarnya.

Selain itu, Sarmin juga menegaskan agar ASN yang ditugaskan benar- benar berada di tempat tugas saat jam kerja berlangsung. 

Dia mengungkapkan, berdasarkan kunjungan lapangan Komisi I ke sejumlah kecamatan, khususnya Oba Tengah, Oba, dan Oba Selatan, masih ditemukan ASN yang tidak berada di lokasi tugasnya.

“Kami minta BKPSDM memberikan instruksi tegas kepada seluruh perangkat daerah agar kepala-kepala OPD betul- betul melakukan pengawasan. ASN harus disiplin, baik PNS maupun PPPK,” tandasnya.

Komisi I berharap pengawasan yang lebih ketat dapat menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi

 (Rayyan)