TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dan Politeknik Kesehatan Ternate (Poltekes Kemenkes Ternate) menandatangani perjanjian kerja sama guna mendukung dan memperlancar pelaksanaan program Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Ternate serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.

Acara itu berlangsung Selasa 26 September 2023 di Multifunction Room Poltekkes Kemenkes Ternate.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota M Tauhid Soleman diminta untuk memberikan kuliah umum dengan Tema "Menjadikan Kota Ternate sebagai Kota Sehat".

Dalam pemaparannya, Wali Kota mengaitkan tema tersebut dengan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate tahun 2021-2026.

Menurut Wali Kota, ada sejumlah tantangan di bidang Kesehatan. Diantaranya adalah ; pertama, meningkatnya angka penyakit menular dan tidak menular. Kedua, kurangnya SDM tenaga kesehatan (Dokter Spesialis dan Dokter Ahli serta tenaga kesehatan strategi lainnya). Ketiga, ketersediaan alat kesehatan yang belum memadai. Keempat, akses layanan kesehatan yang masih terbatas di Batang Dua, Hiri, dan Moti (di BAHIM). Kelima, kesadaran masyarakat belum optimal terhadap GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Enam, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Ketujuh, keterbatasan anggaran di bidang Kesehatan.

Wali Kota menyebut, dalam RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026, ada arah kebijakan di bidang Kesehatan, tepatnya pada poin 3 dalam visi dan misi Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan (Ternate Andalan) yang menyatakan bahwa meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

Wali Kota menjelaskan, arah kebijakan dari misi tersebut adalah menciptakan Ternate yang cerdas dan Sehat. Kemudian memiliki tujuan untuk meningkatkan pengawasan dan sistem pengendalian internal dalam pelayanan publik. Disebutkan, ada beberapa indikator dalam tujuan tersebut, yakni indek pembangunan manusia dengan sasaran meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan. Adapun indikator sasarannya adalah meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) hingga tercapainya indikator kinerja utama Pemerintah Kota Ternate.

Dalam RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026 juga sudah tertuang tentang mendorong capaian SPM dan indikator kinerja utama bidang kesehatan. Di situ ada beberapa kewajiban Pemda untuk melaksanakan SPM.

Diantaranya adalah kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes molitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV.

Adapun indikator kinerja utama bidang Kesehatan dalam RPJMD diantaranya adalan, menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi,  menurunkan Annual Parasit Incendence (API),  mendorong pencapaian Universal Child Immunization (UCI), menurunkan angka stunting, dan meningkatkan angka harapan hidup.

Wali Kota juga menyebutkan tentang capaian keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan ; 1. menurunnya angka penyakit menular dan tidak menular. 2, menurunnya angka kematian bayi, balita, ibu melahirkan dan paskah melahirkan (nifas). 3, meningkatnya perilaku hidup bersih dan Sehat bagi masyarakat. 4, meningkatnya gerakan masyarakat berolahraga. 5, pemenuhan terhadap air bersih.

6, terpenuhinya fasilitas umum yang terbebas dari asap rokok. 7, Pemenuhan Imunisasi. 8, meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap kesehatan reproduksi. 9, meningkatnya Gerakan Makan Sayur dan Ikan. 10, meningkatnya anggaran kesehatan. 11, meningkatnya kolaborasi yang terbangun antar lintas sektor dalam mendukung bidang kesehatan. 12, menurunnya angka prevalensi stunting.

Kemudian soal hambatan pembangunan di bidang kesehatan diantaranya adalah; 1, Ternate adalah Kota Kepulauan. 2, Kota yang rawan terhadap kebencanaan. 3, Sebagai Kota Transit (pintu masuk laut maupun udara). 4, Akses layanan kesehatan yang terbatas (BAHIM). 5, Ketersediaan SDM tenaga kesehatan terbatas (Dokter Ahli). 6. Pengelolaan persampahan dan limbah domestik yang belum optimal 7, pemahaman perangkat daerah terhadap kolaborasi di bidang kesehatan belum optimal. 8, Advokasi GERMAS belum optimal. 9. Tumbuhnya transportasi yang belum optimal dikendalikan menyebabkan terjadinya sumbangan polusi udara yang tidak sehat.

Wali Kota juga memaparkan tentang peluang kebijakan pembangunan di bidang kesehatan ; 1, mengoptimalkan peran masyarakat melalui advokasi dan sosialisasi dengan memanfaatkan modal sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat untuk mengimplementasikan program di bidang kesehatan. 2, mendorong kolaborasi peran pusat dan daerah dalam sinergi program di bidang kesehatan. 3, mendorong peran stakeholder dalam pembangunan sesuai tugas dan fungsinya dalam pencapaian SPM di Bidang Kesehatan. 4, mensinergikan kolaborasi kebijakan pembangunan melalui peran - peran NGO dan CSR sesuai perannya dalam bidang kesehatan. 5, meningkatkan kapasitas anggaran dalam kebijakan pembangunan di bidang kesehatan (peran Multi Sektor).

 (fight)