HALBAR, OT - Sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini, hak berupa remunerasi Tenaga Kesehatan (Nakes) non ASN atau honorer di RSUD Jailolo, belum terbayar.
Hal ini terungkap saat puluhan tenaga kesehatan mendatangi kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku/Maluku Utara cabang Jailolo, Jumat (16/12/2022) untuk mempertanyakan anggaran remunerasi Nakes.
Dalam rilis yang diterima redaksi indotimur.com, Nakes yang bekerja di rumah sakit milik Pemkab Halbar itu menjelaskan, puluhan Nakes yang bertugas di RSUD Jailolo belum menerima remunerasi dalam bentuk kompemsasi uang selama 5 bulan terakhir.
Masalah ini diketahui setelah Nakes bernegosiasi terkait remunerasi, dan berdasarkan keterangan pihak RSUD bahwa pengajuan Real Time Gross Settlement (RTGS) telah diajukan ke Bank Maluku Cabang Jailolo.
Sebelum menddatangi bank, para Nakes telah berkoordinasi dengan pihak RSUD. Berdasarkan keterangan pihak RSUD, uang tersebut tidak dapat dipastikan, padahal pihak BPJS sudah menyetor.
"Direktur beralasan pihak BPD menahan, makanya kami datang tanya alasannya apa sehingga ditahan," ungkap salah satu Nakes yang meminta namanya tidak ditulis dalam pemberitaan.
Dia mengatakan pelayanan yang dilakukan Nakes dibayar melalui remunerasi oleh pihak BPJS namun sejak bulan Juli sampai November, uang atau kompensasi dalam bentuk remunerasi belum terbayar.
Pihak RSUD, melalui Direktur sebelumnya telah menjanjikan bahwa pembayaran akan dilakukan dalam pekan ini, namun, ketika ditanyakan kembali pihak RSUD berasalan.
"Kemarin dijanjikan dalam minggu ini cair ternyata tadi dari direktur bilang tidak bisa dicairkan bulan ini, alasannya RTGS, Sekarang ini kan Natal sudah dekat jadi kami butuh remon kani," kesalnya.
Menurutnya, sejak RSUD dipimpin Novi Drakel, uang remunerasi dan cara pembayaran tidak jelas. "Kalau direktur lama, ketika pencairan langsung dipaparkan, tapi mulai direktur sekarang, pembayaran remon tidak tranparan dalam pemasukan tiap bulan itu berapa dan cara pembagian juga tidak jelas, berbeda dengan mantan Direktur lama," kesalnya.
Sementara bagian Pelaksana Akuntansi dan BO di bank BPD, Kadir Sadik ketika dikonfirmasi terpisah mengatakan, sampai saat ini tidak ada pengajuan atau klaim pihak RSUD.
"Setelah di kroscek ternyata data dari ibu Arlita bendahara RSUD yang menyatakan bahwa sudah melakukan RTGS, namun kemarin saya periksa tidak ada di buku registrasi, Kalaupun ada kami sudah melakukan kliring atau RTGS, buktinya sampai saat ini tidak ada pengajuan dari rumah sakit," ungkapnya
Kadir mengatakan, setelah mendapatkan informasi dari Nakes, pihak bank langsung berkoordinasi dengan pihak RSUD, "ketika dikonfirmasi, pihak RSUD meminta maaf ke kita, dan bilang ini hanya miskomunikasi," akunya
Sedangkan direktur RSUD, Novi Mariyana Drakel, ketika dikonfirmasi secara terpisah enggan memberikan keterangan resmi.
Ketika disambangi wartawan, Dirut bergegas naik ke mobil tanpa memberi keterangan apapun.
(deko)
