TERNATE, OT- Gubernur Sherly Tjoanda Laos secara resmi melaunching Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Provinsi Maluku Utara tahun 2025. Program ini menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, cukup dengan menunjukkan KTP tanpa perlu khawatir soal biaya.
Peluncuran UHC Prioritas tersebut digelar di Hotel Bela pada Selasa (17/6/2025) siang. Acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri Direktur Kepesertaan, Ir. David Bangun, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X, Sofyeni, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Meryta Oktaviane Rondonuwu, Walikota Tidore Kepulauan, Bupati Haltim, Bupati Halut dan Sekda Taliabu serta tamu undangan lainnya.
Gubernur Sherly dalam sambutannya menyampaikan akhirnya Maluku Utara bisa mencapai status UHC Prioritas dengan keaktifan diatas angka 80 persen.
Dan ini tentu tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi bersama. Intinya ini bisa terjadi karena kolaborasi dan sinergi yang sangat baik dari pemerintah provinsi Maluku Utara bersama dengan 10 kabupaten/kota dan kami sangat mengapresiasi dukungan dari 10 kabupaten/kota dan juga proaktif dari BPJS Kesehatan baik dari level provinsi sampai di wilayah maupun di pusat kami ucapkan terimakasih atas kerjasama baiknya.
Olehnya itu, kata Sherly sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dan bersinergi sehingga pada bulan Juli 2025 ini kita bisa mencapai UHC Prioritas Provinsi Maluku Utara.
Dikesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Ir. David Bangun mengatakan, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program JKN adalah kunci untuk mencapai apa yang dicita-citakan tertuang didalam UU Dasar.
"Nah Bulan Juni ini provinsi Maluku Utara telah mencapai suatu main stone yang cukup penting. Cakupan kepesertaan sudah melebihi angka 98 persen dan tingkat keaktifan sudah melebihi angka 80 persen," ungkapnya.
Lanjut David, tentunya ini merupakan pencapaian yang istimewa bagi kami Direktur Kepesertaan karena hal ini sangat menggembirakan dimana provinsi Maluku Utara pada saat ini adalah provinsi ke 15 yang mempunyai PKS kerjasama tertuang bersama BPJS Kesehatan untuk mendukung UHC Prioritas kami.
Dia juga menegaskan, merupakan amanat dari RPJMN saat ini adalah bukan hanya memperhatikan cakupan. Jadi kalau kita berbicara cakupan tahun 2024 secara nasional kita sudah melampaui 80 persen.
"Maka di RPJMN 2025 sampai 2029 titik berat sekarang lebih kepada tingkat keaktifan. Jadi kalau kita perhatikan di RPJMN ditargetkan kita mencapai angka 80 persen di tahun ini," sebut David.
Dikatakan, saat ini tingkat keaktifan 77 persen artinya itu adalah angka rata-rata nasional dan provinsi Maluku Utara sekarang sudah mencapai 80 persen.
Menurut David, ini adalah suatu pencapaian yang sangat istimewa dan patut disyukuri bukan hanya bicara angka-angka tapi tentunya ini mencerminkan bahwa sedemikian banyak masyarakat Maluku Utara yang saag ini sudah terlindungi kesehatannya.
Dengan capaian ini, David mengaku tentunya patut kita syukuri dan banggakan akan tetapi tentu dihadapan kita masih ada tantangan-tantangan yang perlu kita selesaikan kalau kita lihat angka 80 persen. Memang angka sudah sangat besar tetapi jika kita melihat dari sudut yang lain masih ada 20 persen masyarakat Indonesia yang belum terlindungi tentunya ini menjadi tantangan bagi kita.
"Bagaimana kita terus berupaya meningkatkan tingkat keaktifan tersebut karena angka 20 persen kalau bicara di Indonesia tentunya adalah angka yang besar 56 juta lebih artinya banyak negara di dunia yang jumlah total penduduknya lebih besar dari Indonesia," pungkasnya.
(ier)
