TERNATE, OT – Kuasa hukum penyedia jasa pekerjaan di Kabupaten Pulau Morotai, Rahim Yasim, melayangkan somasi atau peringatan hukum kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, bersama dua pejabat lainnya, yakni Pejabat Keuangan Marwan Sidasi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PUPR, Darhot Tua Siregar.
Somasi tersebut berkaitan dengan belum direalisasikannya pembayaran atas pekerjaan proyek yang diklaim telah diselesaikan oleh kliennya. Bahkan, pekerjaan tersebut disebut telah melalui tahapan pemeriksaan dan diterbitkannya dokumen Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara pekerjaan.
Rahim Yasim menjelaskan, kliennya telah memenuhi kewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Penyelesaian pekerjaan itu, menurutnya, juga telah diakui oleh pihak PPK.
“Klien kami sudah menyelesaikan pekerjaan. Bahkan, menurut keterangan klien kami, PPK sendiri telah mengakui pekerjaan tersebut selesai dan dokumen PHO telah diterbitkan. Akan tetapi, ketika klien kami mengajukan pencairan pembayaran, justru muncul berbagai alasan yang menyebabkan pembayaran belum direalisasikan,” jelas Rahim, Kamis (19/11/2026).
Dia mengungkapkan, berdasarkan keterangan kliennya, proses pencairan pembayaran berulang kali mengalami hambatan dengan alasan kondisi fiskal daerah dan belum adanya petunjuk atau arahan dari Sekda.
Menurut Rahim, alasan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka dengan mengacu pada dokumen anggaran, ketentuan kontrak, serta prosedur pembayaran yang berlaku.
“Kalau memang persoalannya adalah kondisi fiskal daerah, harus dijelaskan secara tertulis bagaimana status anggarannya dan kapan pembayaran dapat dilakukan. Apabila alasannya belum ada arahan Sekda, harus dijelaskan apa dasar hukum dan kewenangan yang menyebabkan pencairan harus menunggu arahan tersebut,” tegasnya.
Rahim menilai, kondisi tersebut berpotensi merugikan kliennya karena biaya pelaksanaan pekerjaan telah dikeluarkan, sementara pembayaran yang menurut kliennya menjadi hak penyedia jasa belum memperoleh kepastian.
Rahim menyebut, persoalan tersebut akan dikaji dari aspek hukum, termasuk kemungkinan adanya unsur pidana apabila ditemukan bukti adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sejak awal hubungan kerja sama.
“Klien kami melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak yang mengatur kewajiban pembayaran setelah persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Sekarang pekerjaan menurut klien kami sudah selesai dan PHO telah diterbitkan, tetapi pembayaran belum dicairkan. Kami mempertanyakan apakah terdapat tindakan yang disengaja untuk menghambat hak klien kami,” katanya.
Rahim juga menyinggung ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Selain itu, Pasal 486 KUHP baru mengatur tindak pidana penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Menurutnya, kedua ketentuan tersebut akan menjadi bagian dari kajian hukum apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan maupun penggelapan.
“Kami tidak ingin hanya menerima alasan yang berubah-ubah tanpa kepastian. Kami akan memeriksa seluruh dokumen kontrak, PHO, tagihan, dan komunikasi yang berkaitan dengan pencairan untuk menentukan langkah hukum yang tepat,” ungkapnya.
Rahim meminta Muhammad Umar Ali, Marwan Sidasi, dan Darhot Tua Siregar memberikan penjelasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia menilai perlu ada kejelasan apakah belum dibayarkannya pekerjaan tersebut disebabkan kekurangan dokumen, persoalan ketersediaan anggaran, tahapan administrasi yang belum selesai, atau alasan lain yang memiliki dasar hukum.
“Kami meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Apabila memang seluruh syarat pembayaran telah dipenuhi, maka hak penyedia jasa harus diselesaikan sesuai kontrak. Jangan sampai pihak yang sudah melaksanakan pekerjaan justru menanggung kerugian karena tidak adanya kepastian pencairan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rahim menyatakan pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara pada Kamis (19/11/2026), apabila tidak ada penyelesaian maupun penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kemungkinan besar besok kami akan menyampaikan laporan atau pengaduan ke Ditreskrimum Polda Maluku Utara agar persoalan ini dapat diproses. Kami akan meminta aparat penegak hukum menilai apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk penipuan atau penggelapan,” tegasnya.
Kandidat doktor Universitas Trisakti itu menegaskan, langkah hukum yang ditempuh merupakan upaya memperoleh kepastian hukum bagi kliennya, bukan untuk mendahului hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
Dia berharap Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai segera memberikan kepastian terkait pembayaran pekerjaan yang diklaim telah diselesaikan tersebut.
“Prinsipnya sederhana. Apabila pekerjaan sudah selesai, diterima sesuai prosedur, seluruh persyaratan pembayaran telah dipenuhi, dan tagihan telah jatuh tempo, maka kewajiban pembayaran harus diselesaikan. Apabila ada hambatan, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, media ini masih berupaya mengonfirmasi Sekda Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, Pejabat Keuangan Marwan Sidasi, dan PPK PUPR Darhot Tua Siregar terkait somasi serta persoalan pembayaran proyek tersebut.(ier)











