HALUT, OT – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Halmahera Utara kembali mengungkap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Desa Daru, Kecamatan Kao Utara. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial JN beserta 350 liter BBM bersubsidi.
Barang bukti yang diamankan terdiri dari 125 liter Pertalite dan 225 liter minyak tanah. Selain itu, petugas turut menyita satu unit kendaraan roda empat jenis pikap yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut.
Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya Polres Halmahera Utara di bawah kepemimpinan AKBP Erlichson Pasaribu dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu melalui Kasat Reskrim IPTU Sudomo Latani menjelaskan, penindakan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas pengangkutan BBM bersubsidi secara ilegal untuk diperjualbelikan kembali.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satreskrim melakukan penyelidikan hingga bergerak ke lokasi yang dimaksud. Setibanya di lokasi, petugas mendapati satu unit mobil pikap yang mengangkut sejumlah jeriken berisi BBM.
Dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas mengamankan JN yang diketahui sebagai pemilik kendaraan sekaligus pemilik muatan BBM tersebut.
“Seorang pria diamankan beserta barang bukti berupa satu unit mobil, lima jeriken berisi Pertalite, dan sembilan jeriken berukuran 25 liter berisi minyak tanah. Selanjutnya, seluruhnya dibawa ke Mapolres untuk menjalani proses pendataan dan pemeriksaan,” jelas Sudomo.
Dia menambahkan, terduga pelaku bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Halmahera Utara. Penyidik juga tengah mempersiapkan gelar perkara untuk menentukan peningkatan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.
“Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” tegasnya.
Sudomo mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penimbunan maupun kegiatan niaga BBM bersubsidi tanpa izin karena praktik tersebut berpotensi mengganggu distribusi dan merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan indikasi penyalahgunaan distribusi BBM di wilayah hukum Polres Halmahera Utara,” pungkasnya.(ier)











