TERNATE, OT – Gerbong mutasi di tubuh Korps Adhyaksa Maluku Utara kembali bergerak. Senin (9/2/2026), Aula Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate menjadi saksi bisu prosesi pengambilan sumpah jabatan empat pejabat struktural baru. Langkah ini diambil bukan sekadar penyegaran organisasi, melainkan upaya memperkuat fondasi hukum di tengah transisi regulasi nasional yang kian kompleks.
Kajari Ternate, Syamsidar Monoarfa, memimpin langsung pelantikan tersebut. Empat kursi panas kini diduduki wajah baru: Andi Hamzah Kusumaatmaja sebagai Kasi Intelijen, M. Indra Gunawan Kesuma sebagai Kasi Pidsus, Gerald Salhuteru sebagai Kasi Datun, serta Teguh Fidia Wahyudi yang menjabat Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
Syamsidar menegaskan bahwa rotasi kali ini membawa misi ganda. "Yang terjadi di Kejari Ternate saat ini adalah kombinasi antara promosi dan penyegaran," ujarnya dalam sambutan yang bernada optimistis.
Menariknya, keempat pejabat tersebut merupakan "produk unggulan" dari Kejari Tipe B yang kini naik kelas ke Kejari Ternate yang berstatus Tipe A. Kenaikan kelas ini tentu bukan tanpa beban. Mereka mewarisi standar tinggi yang ditinggalkan pejabat sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, Kejari Ternate sukses menahbiskan diri sebagai peringkat pertama kinerja terbaik dari 10 Kejari se-Maluku Utara.
"Terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi luar biasa yang membawa kita meraih peringkat pertama di Maluku Utara. Kepada pejabat baru, saya minta segera menyesuaikan diri. Bangun koordinasi, jangan ada jeda dalam bekerja," tegas Syamsidar.
Tantangan di depan mata memang tidak main-main. Syamsidar mengingatkan bahwa para pejabat baru ini langsung dihadapkan pada "medan tempur" hukum yang baru. Yakni, mulai berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Dua regulasi ini menuntut pemahaman mendalam serta adaptasi cepat dalam pola penegakan hukum di lapangan.
Ekspektasi tinggi kini berada di pundak Andi Hamzah dkk. Selain menjaga predikat juara kinerja, mereka diharapkan mampu menyentuh aspek pelayanan masyarakat yang lebih humanis namun tetap tajam dalam penindakan.
"Pelantikan ini adalah momentum untuk memperkuat kinerja kita dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Ternate," pungkasnya.
(ier)
