TERNATE, OT - Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Waris Agono, menegaskan bahwa konflik antara masyarakat Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, tidak dilatarbelakangi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi tidak benar yang memicu meningkatnya ketegangan di tengah masyarakat.
Kabidhumas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Wahyu Istanto Bram W, menjelaskan bahwa situasi memanas akibat isu yang menyebut korban selamat dari kejadian sebelumnya menuding warga Desa Sibenpopo sebagai pelaku.
Namun, setelah dilakukan konfirmasi langsung oleh aparat kepolisian terhadap para korban, termasuk korban yang selamat, informasi tersebut dipastikan tidak benar.
“Korban tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti yang beredar di masyarakat,” tegasnya.
Dia menyebut, informasi palsu itulah yang kemudian memicu emosi warga Desa Banemo hingga berujung pada aksi penyerangan ke Desa Sibenpopo.
Akibatnya, sejumlah rumah warga dibakar tanpa memandang latar belakang agama, baik Muslim maupun Nasrani.
“Peristiwa ini bukan konflik SARA, melainkan aksi main hakim sendiri yang dipicu provokasi informasi palsu,” ujar Kabidhumas.
Lebih lanjut, pihak kepolisian mengungkap fakta penting yang memperkuat bahwa konflik tersebut tidak berkaitan dengan isu SARA.
Dari hasil pendataan, terdapat rumah warga Muslim di Desa Sibenpopo yang juga menjadi korban pembakaran.
“Jika ini konflik SARA, tentu pelaku bisa membedakan rumah berdasarkan identitas agama. Apalagi rumah warga Nasrani memiliki tanda salib di bagian depan. Namun faktanya, penyerangan dilakukan tanpa membedakan,” jelasnya.
Polda Maluku Utara mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.
Masyarakat juga diminta tetap tenang serta mempercayakan penanganan konflik sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
“Kami berharap semua pihak menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif dan mendukung proses hukum yang berjalan. Termasuk menindak tegas pelaku tindak pidana maupun penyebar hoaks,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Polda Maluku Utara juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan konflik, di antaranya Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, Dandim 1512/Weda Letkol Inf Fachrozie Fanani, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji, Wakil Bupati Ahlan Djumadil, serta tokoh masyarakat Desa Sibenpopo.
Polda memastikan seluruh proses hukum dalam perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
(ier)
