HALSEL, OT - Polisi Resort (Polres) Halmahera Selatan (Halsel) nampaknya, mulai "lesu" dalam menangani dugaan perkara BBM bersubsidi 11 ton milik PT. Buli Bangun.

Pasalnya hingga saat ini, kasus tersebut jalan di tempat dan tidak ada tindak lanjut yang serius dari aparat Kepolisian.

Kabarnya, BBM untuk masyarakat yang dijual ke sektor insdustri tersebut dibacking oleh orang-orang tertentu.

"Sampai hari ini kami tidak tau, seperti apa kasusnya, karena Polres terkesan bungkam," ungkap Ketua GPM Halsel, Harmain Rusli.

Menurutnya, kasus tersebut harusnya menjadi atensi pihak Kepolisian di Halsel, karena saat ini Kapolri tengah berbenah di tengah sorotan masyarakat terhadap kinerja Polisi.

"Kita di Halsel menderita pasokan BBM subsidi, bahakan minyak tanah yang diketahui naik signifikan karena permainan oknum-oknum tertentu, ini tanggungjawab Polres," sebutnya.

Olehnya itu, dia mendesak Polres harus secepatnya menyelesaikan kasus tersebut dan menetapkan tersangka bagi pemilik minyak karena telah merugikan masyarakat banyak.

"Ini minyak untuk rakyat dan digunakan untuk perusahaan, jadi harus ditindak tegas," ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Halsel, Iptu Aryo Dwi Prabowo, dikonfirmasi melalui WhatsApp mengaku pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan ahli dari BP migas.

"Kami msih menunggu hasil pemeriksaan ahli," tulisnya dalam pesan WhatsApp.

Saat ini, lanjut dia, karena pihaknya masih fokus pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dijadwalkan pada 12 hingga 19 November 2022.

"Mungkin kami usahakan minggu depan karena minggu ini ada kegiatan pilkades," sebutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, BBM bersubsidi sebanyak 11 ton milik PT. Buli Bangun, diamankan Polres Halsel melalui atensi Kapolri Jenderal. Pol. Listyo Sigit Prabowo, yang ditindaklanjut oleh Polres Halsel selama bulan Agustus 2022.

 (iel)