HALUT, OT- Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut) periode 2019-2024 resmi dilantik, Rabu (18/12/2019) pagi tadi. Pelantikan itu dilakukan dalam sidang paripurna.
Hadir dalam pelantikan itu anggota DPRD Halut, Bupati Halut, Forkopimda Halut dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Halut. Sementara pimpinan definitif yang dilantik, yakni Ketua Julius Dagilaha, Wakil Ketua William Manery dan Wakil Ketua Inggrid Paparang.
Ketua DPRD Halut Julius Dagilaha dalam sambutannya menyampaikan, hari ini secara resmi telah dilantik sebagai pimpinan DPRD Halut masa jabatan 2019-2024, ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawan yang harus dilaksanakan dengan baik.
"Tanggung jawab ini tidak dapat kami lakukan dengan baik tanpa dukungan dari semua komponen, terutama kita dilembaga DPRD," jelasnya.
Dikatakannya, berbagai kebijakan pembangunan terus dilakukan di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Halut periode ini, salah satunya adalah program multi years dengan kegitan pembangunan jalan Galela-Loloda yang berlangsung sejak tahun 2017.
"Ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah Daerah untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi darat yang lebih memadai dan merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk membuka keterisolasian wilayah di bagian utara Kabupaten Halut," ungkapnya.
Selain itu dirinya mengimbau, agar hindari fanatisme yang berlebihan menjelang Pilkada, karena hal ini dapat memecah kebersamaan dan kepada parah elit politik senantiasa memberikan pencerahan dan pelajaran politik kepada masarakat.
Selain itu, kepada penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu beserta jajarannya agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam setiap tahapan proses pemilukada.
Sementara Bupati Halut Frans Manery mengatakan, atas nama pimpinan daerah dan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara mengucapkan selamat mengemban tugas dan amanah rakyat kepada saudara dan unsur pimpinan yang baru saja selesai mengucapkan sumpah dan janji.
"Dengan harapan adanya penetapan Ketua DPRD dan unsur pimpinan lainnya, segera mungkin pula sinergitas tupoksi antara pemerintah daerah dan DPRD terlaksana dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dalam ketentuan perundang-undangan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah," jelasnya.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang setara dan bersifat kemitraan, makanya kedua lembaga ini sama dan sejajar.
"Hubungan kemitraan yang saya maksudkan adalah pemerintah dan DPRD sama-sama bermitra kerja dalam merumuskan kebijakan untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," tandasnya.
Namun demikian katanya, disadari pembenahan masih harus terus dilakukan dalam segalah aspek kehidupan agar kedepan semakin lebih baik lagi. "Sehingga target pembangunan dalam visi dan misi Halut dapat kita wujudkan di akhir tahun masa kepemimpinan kami," cetusnya.
Kata Bupati, saat ini masyarakat Halut menantikan adanya perubahan nyata. Dalam bidang pelayanan terpadu kabupaten Halut masih terus ditingkatkan melalui mol pelayanan.
(red)
