Home / Indomalut / Halut

Masyarakat Lingkar Tambang Desak PT NHM Dan Pemkab Halut Segera Bangun RS Kao

27 Agustus 2019
Suasana Demo PT NHM

TOBELO, OT- Aliansi Tarik Mandat Rakyat (ATM) mengancam akan melakukan pemboikoitan pintu masuk utama PT. NHM, karena dinilai tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat lingkar tambang di lima kecamatan berupa pendidikan dan kesehatan.

Bahkan, secara tegas jika PT. NHM tidak segera mereaslisasikan tuntutan maka dilakukan aksi mogok didepan pintu masuk, mulai terhitung sejak 27 hingga 30 Agustus.
 
Koordinator aksi ATM, Fikram S dalam keterangannya menjelaskan, aksi dilakukan hari ini merupakan bentuk kekecewan terhadap pihak PT. NHM dan Pemkab Halmahera Utara (Halut). 
 
Kata dia, pembangunan rumah sakit berada di wilayah Kao, secepat juga diselesaikan pihak NHM, jangan saling melepas tangungjawab baik pihak PT NHM dan Pemkab Halut. Apalagi, lahan sudah dibebasakan dengan anggaran hampir Rp 9 miliar lebih, dan tender proyek juga sampai saat ini belum dilaksanakan.
 
"Pemkab Halut dan NHM jangan lepas tangan masalah RS Kao, ini berkaitan hak hidup masyarakat, sebelum dirujuk ke RS Tobelo harus dirawat inap sementara di RS Kao," tuturnya.
 
Untuk itu, ATM berharap, PT. NHM dan Pemkab Halut, harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar, agar masalah pendidikan serta kesehatan juga segera diselesaikan. "Ini masalah orang banyak, dimohon NHM dan Pemkab secepatnya menyelelesaikan," tandasnya.
 
Selain itu, PT. NHM mulai tidak tranparansi berkaitan proses pencairan bantuan beasiswa di lima kecamatan lingkar tambang meliputi, kecamatan Kao Barat, Kao Utara, Kao, Malifut dan Kao Teluk.
 
"Iya beasiswa bagi mahasiswa harus dirubah proses pencairan, bila perlu dalam satu tahun berjalan dua kali untuk pencairan beasiswa. Dan besaran anggaran mestinya dinaikkan, jangan mahasiswa semester awal 1 juta serta semester 3 Dan seterusnya hanya 3 juta, tidak berbanding lurus PT. NHM beroprasi begitu lama," jelasnya, Selasa (27/8/2019).
 
Menurutnya, permasalahan beasiswa dari tahun ke tahun selelau bermasalah, sebab proses pencairan tidak tranparansi yang dilakukan pihak CSR diwilayah lingkar tambang. "Kami minta juga NHM harus evalusi CSR di masing-masing koordinator kecamatan," tandasnya.


Reporter: Redaksi

BERITA TERKAIT