HALSEL, OT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) memenuhi panggilan DPRD Halsel terkait polemik hutang puluhan miliar di OPD tersebut.
Kepala BPBD Halsel, Hi Aswin Adam, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), menyampaikan, terkait polemik puluhan milyar hutang pekerjaan pada dinas penanggulangan bencana, dimana dari total pekerjaan yang diorbitkan BPBD tahun 2023 sebanyak Rp72 Miliar lebih. yang meliputi 12 item kegiatan namun dari 12 tersebut tiga diantaranya tidak dilanjutkan yakni, Pembaguan Talud Desa Batulak, Pembaguan Talud Desa Samat, dan Pembaguan Talud Desa Prapakanda.
Sementara itu, kata Aswin, 9 kegiatan lainnya dilanjutkan dan 6 kegiatan lainnya sudah diselesaikan 100 persen progres pekrjaannya.
"Jadi ada tiga pekerjaan itu belum dikerjakan 100 persen, yakni talud desa Nang, talud desa Sidopo dan normalisasi desa Kubung," sebutnya.
Lanjut Aswin, sementara enam pekerjanya yang sudah dikerjakan 100 persen namun belum dibayarkan 100 persen, yakni pekrjaan Talud penahan ombak desa Tabapoma, dengan pekerjaan 100 persen, dan baru dibayar 68 persen, sehingga menyisahkan hutang Rp1.1 miliar.
"Untuk talud Tabapoma pagu total Rp3.6 miliar, di tahun 2023 kami sudah bayarkan Rp2 miliar, dan di tahun 2024 kami bayarkan Rp500 juta, sehingga menyisakan hutang Rp1.1 miliar," ucapnya.
Sementara untuk Talud penahan ombak, Desa Dolik, kata Aswin, BPBD menganggarkan melalui APBD sebesar Rp5 miliar, dan telah dibayarkan di APBD 2023 sebanyak Rp3.3 miliar, dan di tahun 2024 dibayarkan Rp500 juta, sehingga menyisahkan hutang Rp1.3 miliar.
"Nah untuk pekrjaan darurat saluran drainase desa Bahu, pagu anggaran 2023 Rp5.2 miliar, dibayarkan di tahun 2023, Rp3 miliar 564 juta dan di tahun 2024 juga telah dibayarkan, Rp500 juta, sehingga total pembayaran baru Rp4 miliar 6 juta, masih kurang Rp1.1 miliar menjadi piutang," katanya.
Sementara kata Aswin, untuk pekrjaan talud penahan ombak desa kokotu, total anggaran APBD tahun 2023 yakni Rp. 3,4 miliar baru dibayarkan Rp. 1 miliar di tahun 2024, dan masih menyisihkan utang Rp. 2.4 miliar.
"Kalau untuk belum dibayarkan sama sekali yakni pekrjaan drainase desa amasang kali, dengan total anggaran Rp. 4.5 miliar, namun pekerjaannya sudah 100 persen,"ucapnya.
Sementara kata Aswin, untuk pekrjaan normalisasi desa Wayamiga dengan total anggaran Rp. 5.2 miliar, dibayarkan di tahun 2024 Rp. 1.2 miliar, dan masih menyisahkan piutang Rp. 4 miliar, 51 juta.
"Kalau untuk normalisasi di desa Kubung total anggaran Rp. 20 miliar 900 juta, baru direalisasikan anggaran 92 persen, dan dibayarkan Rp.16 miliar 720 juta, sisanya Rp. 4 miliar 180 juta,"bebernya.
Namun untuk dua kegiatan lainnya, Kata Aswin, yakni talud penahan ombak desa Nang dan Desa kokotu baru dikerjakan 60 persen dan 25 persen.dengan total anggaran masing-masing sidopo Rp. 11,4 miliar, Nang Rp. 12.6 miliar.
"Maka total piutang kita Rp. 43. 36 Miliar, dari pagu total Rp. 72 Miliar, "ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Safri Talib, didampingi tiga anggota lainnya, yakni Benyamin Hi Daud, Rustam Djalil dan Idrus Assagaf, meminta kepada BPBD agar secepatnya menyelesaikan pekrjaan yang belum diselesaikan oleh pihak ketiga.
"Kita butu komitmen pihak ketiga, jangan sampai mereka suru bayar sesuai progres pekrjaan, dan mereka memilih mundur setelah kita bayar, akhirnya terbengkalain,"sebut Ketua Komisi III Safri Talib dalam rapat.
Lanjut Safri, permintaan ini dilakukan lantaran ada pihak ketiga yang meminta untuk dibayarkan terlebih dahulu pekrjaannya yang sudah dikerjakan 60 persen dan 25 persen tersebut.
"Untuk yang 100 persen dan masih menyusahkan hutang, nanti kita sesuaikan keuangan daerah, karena masih banyak, maka akan kita rapatkan di badang anggaran," jelasnya.
(iel)
