HALSEL, OT - Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar),  Rustam Ode Nuru, menyampaikan Pandangan Umum terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD 2022, dimana didalamnya terdapat tiga poin penting yang menjadi titik fokus di dalam LHP BPK, yakni Berkaitan dengan Kinerja Pendapatan Daerah, Kinerja Belanja Pemerintah Daerah dan Sisah lebih pembiayaan (Silpa). 

Dalam rilisnya, Rustam, menyebutkan, Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1 trilun 636 milyar 151 juta 460 ribu 198 rupiah ( 100,45%) melebihi target dari proyeksi 1 trilyun 628 milyar 761 juta 713 ribu 631 rupiah. Realisasi pendapatan asli daerah 120 milyar 476 juta 660 ribu 856 rupiah (78,46%) lebih rendah dari target sebesar 153 miliar 552 juta 494 ribu 581 rupiah.

Sementara untuk, Pajak Daerah sebesar 71 miliar 229 juta 149 ribu 378 rupiah (95,45%) lebih rendah dari target sebesar 74 miliar 625 juta rupiah. dan Retribusi Derah sebesar 21 miliar 229 juta 419 ribu 378 rupiah (73,11%) lebih rendah dari target sebesar 29 miliar 910 juta 500 ribu rupiah.

Begitu juga dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 882 juta 470 ribu 603 rupiah (35,30%) lebih rendah dari target sebesar 2 miliyar 500 juta.  

"Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 26 milyar 496 juta 925 ribu rupiah (56,96%) lebih rendah dari target sebesar 46 miliar 516 juta 994 ribu 581 rupiah. sementara Pendapatan transfer antar daerah realisasi 16 milyar 743 juta 548 ribu 423 rupiah (51,45%) lebih rendah dari target sebesar 32 miliar 543 juta 358 ribu 567 rupiah,"ujarnya.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, ketergantungan viskal terhadap pemerintah pusat masi sangatlah tinggi, sementara ruang ruang objek pendapatan di daerah belum termanfaatkan dengan maksimal.  Rendahnya kontribusi retribusi dari pemanfaatan aset daerah menunjukkan pengelolaan aset belum berjalan dengan optimal.  

"Ini Realisasi retribusi daerah sebesar 73, 11 persen dari target 29 milyar 910 juta 500 ribu rupiah, menunjukkan kegagalan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD. Kondisi yang demikian menyebabkan dampak sistemik berupa realiasi belaja bagi daerah," sebutnya. 

Hal itu kata Rustam, karena terdapat 32 milyar 543 juta 358 ribu 567 rupiah pendapatan bagi hasil yang hanya terealisasi (51,45 %). Realisasi ini lebih rendah dari tahun 2021 yang mencapai 24 milyar 619 juta 455 ribu532 rupiah.  

"Fraksi Partai Golongan Karya menilai kinerja Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih jauh dari harapan, sehingga berdampak pada semakin sulitnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,"jelasnya. 

Karena Kata Rustam, Pendapatan yang diperoleh tersebut, sudah semestinya jika alokasi anggaran juga sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan sarana, prasarasana dan kualitas pendidikan, peningkatan infrastruktur pertanian dan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menggeliatkan sektor informal.  

Selain itu, Kata Rustam, Fraksi Partai Golongan Karya menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar peraturan daerah tentang CSR segera di impelemntasikan sehingga pelaku usaha terutama sector industry dapat memberikan kontribusinya serta berkomitmen terhadap keikutsertaan dalam Pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan.  

"Realisasi belanja daerah 2022 sebesar 1 trilyun 299 milyar 773 juta 66 ribu 432 rupiah (92,69%) lebih rendah dari target sebesar 1 trilyun 402 milyar 229 juta 726 ribu 517 rupiah . Realisasi bagi hasil pajak propinsi lebih rendah dibanding anggaran, sebagai akibat tidak tercapainya target pendapatan. Pengendalian belanja dalam rangka mengimbangi ketidak-tercapainya pendapatan;  bahkan Adanya sisa tender kegiatan yang tidak dilaksanakan, putus kontrak, kekuranagn bayar dan gagal lelang,"terangnya.

Dengan Demikian Kata Rustam, Kedepan dengan perencanaan yang terukur serta serapan yang makin maksimal realisasinya bisa lebih sempurna 99 sampai dengan 100 % dari anggaran yang sudah dirancang sehingga nilai manfaatnya semakin bisa dirasakan oleh masyarakat. Olehnya itu Beberapa poin penting yang menjadi catatan Fraksi Partai Golongan Karya antara lain.

Indikator makro di setiap urusan pemerintahan daerah realisasi belum menggembirakan dari seluruh target dengan data yang sudah terupdate dan tersedia. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan program dan tidak maksimal dalam mengelola anggaran. 

Pengendalian belanja dalam rangka mengimbangi ketidak-tercapainya pendapatan menjadi faktor tidak tercapainya realisasi perlu dipertanyakan.

Lambatnya penyerapan anggaran pada beberapa OPD berakibat pada Realisasi belanja modal tidak optimal karena adanya kegiatan yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya/tidak dilaksanakan menjadi bagian dari faktor tidak tercapainya realisasi patut dipertanyakan mengapa tidak dioptimasi. 

"Sisah lebih Pembiayaan (Silpa) tahun anggaran 2022 sebesar Rp 121 milyar 362 juta 999 ribu rupiah. Nilai silpa yang sedemikian besar menunjukkan kurangnya komitmen Eksekutif untuk memaksimalkan sumber pendapatan berupa dana pembangunan daerah, artinya kumulatif sumber pendapatan belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum," sebutnya.

Rustam Juga menyampaikan, Walaupun hasil pemeriksaan BPK memperoleh penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal tesebut tidak menjamin mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi Halmahera Selatan mencapai 21,34% lebih baik dari tahun 2021 dan lebih baik pula dari laju pertumbuhan ekonomi Nasioal yang hanya 5,34%. Laju pertumbuhan ekonomi ini di sebabkan oleh meningkatnya produksi pertambangan beserta hasil olahanya dan peningkatnya aktifitas transportasi. bahkan Tabel laju pertumbuhan ekonomi yang di sajikan oleh Badan Pusat Statistik ini sungguh tidak berbanding lurus dengan apa yang di rasakan oleh masyarakat yang berada pada daerah penghasil tambang. Obi adalah satu satunya pulau penghasil tambang di Kabupaten Halmahera Selalatan, penyumbang PAD terbesar, penyumbang DBH sumber daya alam sector pertambangan terbesar namun hingga saat ini sentuhan infrasturktur pembangunan jalan, jembatan dan pembangunan lainya masih jauh dari harapan.

 (iel)