HALSEL, OT - Satu persatu dugaan penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai serta anggaran Desa (ADD).dan Dana Desa (DD) terus mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Setelah sebelumnya di desa Foya yang menuai kontrafersi karena ramai di media sosial, kini giliran Penjabat Kepala Desa (Kades) Kebun Raja Kecamatan Gane Timur, Faisal Fadel.

Faisal, dimintai pertanggungjawaban oleh  Ketua BPD setempat, Satar, terkait penggunaan anggaran pada sejumlah item kegiatan dan  penyuran BLT tahap IV.

Kata Satar, berdasarkan data tercatat ada 67 penerima BLT di Kebun Raja, namun hingga saat ini bantuan yang bersumber dari APBN itu belum diterima oleh warga

"Jadi penerima itu ada 67 orang, per orang Rp 900 ribu, sehingga totalnya Rp, 60 juta 300 ribu, kami tidak tau dimana itu anggaran," sebutnya.

Dia menduga, Penjabat telah mencairkan anggaran tersebut dan tidak membagikan, padahal diketahui yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai penjabat Kades karena Kades terpilih hasil Pilkades telah dilantik." Jadi warga kami mempertanyakan itu," terangnya.

Selain BLT tahap IV, kata dia, ada juga Insentif PAUD serta Kaur  dan Badan Sya'ra juga mengalami keterlambatan pembayaran hingga 4 bulan dengan alasan anggaran belum dicairkan.

"Guru PAUD itu ada tiga orang masing-masing perbulannya Rp 400 dikali 4 bulan, begitu juga Badan Sya'ra ada tujuh orang dengan rincian perbulan Rp 300 ribu dikali 4 bulan," ujarnya.

Satar juga mengaku, ada kurang lebih anggaran Ketahanan pangan 20 persen dari nilai Pagu anggaran Rp 600 juta juga tidak dilajukan sehingga ada sekitar Rp 120 jutaan yang tidak diselesaikan.

"Kami khwatir dia tidak lagi menggantinya dan membayarnya padahal itu hak kami," sebutnya.

Sementara itu, Pejabat Kades Kebun Raja, Faisal Fadli, dikonfirmasi sejak Sabtu, 21 Januari 2023 hingga Minggu, (22/01/23), tidak merespon baik SMS, WhatsApp serta telpon hingga berita ini dipublish.

 (iel)