HALBAR, OT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat diminta untuk memberikan kepastian anggaran Pilkada 40 persen di ABPD-Perubahan tahun ini. 

Permintaan itu datang dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat mengingat di jelang akhir tahun 2023, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah bakal berjalan dengan pembiayaan APBD (Daerah masing-masing).

Kepada indotimu.com ketua KPUD Halbar Miftahudin Yusup, mengtakan, sejak dilakukan pengajuan anggaran  pembiayaan Pilkada dari KPU ke Pemkab  sebesar Rp 42 miliar dan direviw oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Inspektorat ada pengurangan menjadi Rp 35,5 miliar

"Kemudian setalah itu KPU diundang tim TAPD membahas hasil reviw Inspektorat karena tidak langsung menyepakati, KPU kembali mengsingkronkan dengan hasil reviw Isnpektorat," kata Miftahudin, Senin (4/9/2023).

Miftahudin mengungkapkan, soal anggaran Pilkada-KPU, alasan Sekertaris Daerah (Sekda) saat mengundang KPU untuk rapat dan koordinasi karena saat itu (besoknya), Pemkab Halbar akan berkoordinasi atau, membicarakan shering anggaran dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov)

"Nah hasil shering itu, sampai saat ini kita belum tahu domainya Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Apakah bentuk bembiayaan itu 50 persen - 50 persen atau sistemnya model bagaimana KPU belum mengatahui sampai saat ini," ungkapya

Terkait anggaran hibah Pemilihan Kepala Daerah tersebut kemudian ditindaklanjut KPU hasil review Inspektorat untuk KPU sendiri mentoknya pada angka Rp 35,5 miliar tidak bisa lagi turun.

"Jadi tidak bisa lagi turun karena ini (anggaran) sudah riil sekali pembiayaan dengan perbagai pertimbangan kegiatan-kegitan lain sehingga usulan Rp 42 miliar itu mentoknya Rp 35,5 miliar," ucapnya

Sementara menyangkut pembiayaan di APBD-Perubahan sebanyak 40 persen, itu sesuai Permendagri nomor 42 sudah jelas. Sebab tahapan awal Pilkada di tahun 2023 sekitar bulan Oktober-November akan memulainya pendatanganan Naska Perjanjian Hiba Daerah (NPHD)

"Nah karena itu sumber pembiayaannya kan, 40-60. Jadi 2023 ini ya mereka harus menyiapkan dan kalau di angka Rp 35,5 miliar maka 40 persen itu berkisar Rp 14 miliar lebih yang harus disiapkan tahun ini," pungkasanya.


(deko)