HALBAR, OT - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Senin (11/4/2022) menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Bupati Halbar.

Aksi ini merespon kebijakan pemerintah pusat yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kelangkaan minyak goreng serta isu strategis lainnya.

Dalam orasinya, salah satu orator Fandi menegaskan, para mahasiswa tidak lagi percaya pada pemerintah pusat sampai ke daerah karena kebijakan pusat secara otomatis akan didukung pemerintah di daerah.

Menurutnya, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat, belum memberikan kesejahteaan bagi masyarakat.

Harusnya kata dia, dengan gagasan baru yang dirumuskan dalam visi misi Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad, maayarakat Halbar sudah merasakan Halbar aman, adil dan sejahtera.

"Jika dilihat dari rumusan diatas, visi misi bupati hanya akan menjadi mimpi buruk bagi segenap masyarakat Halmahera barat. Kenaikan harga BBM di Halbar tidak menimbulkan kesejahteraan melainkan kesengsaraan, apalagi hal ini dimainkan oleh mefia kelas teri yang ada didalam tubuh pertamina Halbar, dan para pengecer tersebar hampir diseluruh penjuru Halbar," tegasnya 

Menanggapi tuntutan masa aksi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat melalui Sekda Syahril Abdurajak didampingi jajaran Kepolisian dan TNI-AD beserta Setpol-PP. mengelar hering terbuka bersama masa aksi.

"Kenaikan BBM itu akan berpengaruh ke segala kehidupan kita. Tidak mungkin naiknya harga BBM terus  lain tidak akan ikut," kata Sekda Halbar yang sebelumnya berterima kasih kepada para mahasiswa karena menggelar aksi unjuk rasa

Sekda mengatakan, sangat mendukung  gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa  hari ini, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak.

"Untuk itu, secara pribadi dan pemerintah sangat mendukukung gerakan mahasiswa yang menyeruakan hati nurani rakyat ke Pemerintah Pusat, dengan demikian diminta agar aksi ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat," kata Sekda.

Sekda meminta Pemerintah Pusat  dapat mengintervensi harga BBM saat ini melonjak, dengan intervensi BBM bersubsidi untuk masyarakat mengingat masalah kenaikan harga BBM tersebut sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Orang nomor tiga di jajaran Pemkab Halbar ini juga menyatakan,  bersama-sama dengan DPRD  akan membuat kesepakatan dan merekomendasikan untuk tindaklanjut ke Pemerintah Pusat setelah ada dukungan dari Pemda Halbar

Soal harga BBM Pertamax dijual di kios-kios dengan harga tinggi, Sekda memerintahkan dinas teknis yakni Perijinan dan Disperindagkop segera melakukan penertiban, dan diberi sanksi tegas.

"Saya tegaskan ke Dinas perizinan dan Disperidag Halbar setelah ini agar segera turun sweeping depot-depot di Halbar yang menjual harga minyak Rp. 15 ribu harus berikan sanksi," tegasnya.

 (deko)