HALBAR, OT - Pembahasan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Komisi I DPRD, bersama otoritas Pelabuhan Jailolo soal penutupan pelayanan Pelabuhan Jailolo bersifat sementara belum menuai hasil yang pasti. Karena itu waktu dekat akan dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat.
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Jailolo, Rosihan mengatakan, dalam menyelesaikan target proses pekerjaan pelebaran Pembangunan areal Pelabuhan Jailolo, maka pihaknya berencana mengentikan pelayanan arus transportasi laut dalam jangka waktu sementara
"Karena dermaganya dibongkar sehingga diberhentikan pelayanannya agar tidak menghambat dan mempengaruhi proses pekerjaan di pelabuhan," kata Rosihan saat ditemui di lantai dua Kantor Bupati Halbar, Selasa (12/9/2023).
Rosihan menyebut, untuk penghentian operasi pelabuhan direncanakan dalam bulan ini, namun dalam pembahasan belum memenui titik kesimpulan dan yang pasti.
Olehnya bersama Pemkab dan DPRD bakal berkonsultasi ke Jakarta terkait skema menangani sejumlah kapal hendak berlabuh.
"Speedboat dan kapal cepat untuk berlabuhnya tidak bermasalah karena sudah diluar dari area pekerjaan, dan untuk hasilnya setelah dikonsultasikan ke pusat seperti apa baru diisosialisasikan," ungkapnya
Dia mengaku, tidak ada pilihan sebab Pelabuhan Jailolo dialokasikan untuk dikembangkan, sementara pelabuhan matui juga sama maka harus konsultasikan ke Jakarta lebih dulu
"Jadi tidak ada pilihan maka kita konsultasikan dulu ke Jakarta supaya ada solusi, sehingga aktivitas kapal terus berlangsung dan tidak terhambat," ucapnya
Terpisah, Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhamad, mengaku setelah dilakukan rapat bersama semua pihak dan UPP Pelabuhan serta Komisi I dan II, sudah ada dua solusi yang dihasilkan.
"Pertama kita berkoordinasi sebisa mungkin ke kementerian perhubungan mengajukan pinjam pakai sebuah kapal transit satu di Tidore dan satunya di Morotai digunakan selama tiga bulan kedepan mengatasi kekhawatiran lonjakan penumpang menjelang Natal cukup tinggi. Apalagi satu minggu 4 kali kapal dari Manado masuk belum dari Ternate dan lain-lain," katanya
Sedangkan kedua, kata Djufri, pihaknya menyewa Pelabuhan apung berkapisitas besar (Ponton) namun belum ada gambaran budgetnya berapa selama disewa dalam waktu tiga bulan, harus didalami terlebih dahulu oleh Dishub dan UPP terkait opsi sewa Ponton.
"Dalam waktu dekat pemda, UPP, dan DPRD komisi I akan ke kementerian perhubungan membicarakan berbagai hal terkait pelayanan kapal di jailolo tidak terkendala,"tandasnya.
Soal masalah ini, Ketua Komisi I DPRD Halbar, Joko Ahadi mengaku mengapresiasi dan sangat mendukung sepenuhnya tentang perluasan pelabuhan jailolo, dan semua pihak harus bersabar demi kebaikan ini
Kata Joko, dalam waktu dekat kita bersama-sama dengan pemerintah harus berkonsultasi ini ke kementerian mencari dua solusi tadi yang disampaikan oleh wakil bupati.
"Kapasitas pelabuhan Jailolo saat ini dengan loncatan penumpang dan jumlah armada yang masuk itu sudah tidak memadai lagi," ungkapnya
Karena menurut Joko, tiga bulan terakhir memasuki akhir tahun ini merupakan sesuatu yang sangat urgen sehingga harus ditutup dulu agar tidak menghambat proses pekerjaan
"Intinya semua pihak yang berkepentingan dengan pelabuhan harus menahan diri dan bersabar demi kebaikan kita bersama," tandasnya.
(deko)
