HALBAR, OT - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jailolo dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halbar, yang tergabung dalam Front Peduli Rakyat, Kamis (8/9/2022) melakukan aksi protes di depan kantor Bupati Halbar dan gedung DPRD Halbar.
Aksi ini merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintah pusat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional.
Ketua Cabang GMKI Halbar Fandi Salasa dalam orasinya mengatakan, kebijakan pemerintah pusat untuk menaikan harga BBM sangat mempengaruhi harga barang.
Dia menuturkan, sebagai wilayah kepulauan, dampak kenaikan harga BBM pasti sangat terasa bagi rakyat Maluku Utara terutama masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat.
"Sebagaimana diketahui bahwa selama ini kebutuhan pokok di Maluku Utara terutama masyarakat Halmahera Barat (Halbar) sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah (Manado dan Makasar)," koar Fandi.
Hal ini tentunya dari segi saluran pemasaran berpengaruh langsung terhadap kenaikan harga sembako. Meningkatnya harga sembako berhubungan erat dengan daya beli masyarakat yang akan semakin turun karena tekanan kondisi ekonomi setelah covid-19.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPC GMNI Halbar Marinus Pangulili. Menurutnya, dampak lainnya dari kenaikan BBM adalah meningkatnya harga jual di tingkat pengecer.
"Sesuai dengan hasil observasi di lapangan, harga eceran BBM saat ini di Kabupaten Halmahera Barat, melambung tinggi dan variatif," terangnya.
Dia mengatakan, saat ini, harga BBM jenis pertalite di tingkat pengecer mencapai Rp, 20 ribu. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah unit SPBU dan belum adanya kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penetapan harga BBM di tingkat pengecer.
Dia meminta pemerintah daerah segera mengintervensi harga BBM di tingkat pengecer agar tidak membebani masyarakat.
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jailolo dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Halmahera Barat menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk menambah unit SPBU di Kabupaten Halmahera Barat, dan Menetapkan harga BBM di tingkat pengecer,
Mereka juga mendesak pemerintah daerah segera mengoptimalisasi unit-unit Pertashop yang saat ini telah dibangun, serta meningkatkan tingkat pengawasan di SPBU melalui sinergitas Satpol PP dan pihak Kepolisian untuk meminimalisir tindakan penyelewengan pada saat pengisian BBM.
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jailolo dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Halmahera Barat juga mendesak pemerintah daerah segera melakukan pendataan ulang terkait sasaran penerima BLT BBM.
(deko)