HALBAR, OT - Mereview sejumlah hutang bawaan dari tahun ke tahun di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat, Inspektorat mulai dalami data-data realisasi anggaran dan perkejaan fisik di lapangan. 

Kepada indotimur.com kepala Inspektorat Halbar, Julius Marau mengatakan, hutang OPD dalam lingkungan Pemkab Halmahera Barat, sehingga untuk sementara belum dapat dilakukan publikasi karena masih didalami oleh Inspektorat di lapangan, "belum bisa diekspose," singkat Inspektur Julius Marau Selasa (8/2/2022) 

Mengingat review hutang tersebut membutuhkan proses pendalaman dengan mengumumkan data-data atau mengkroscek langsung pekerjaan di lokasi dan fakta di lapangan.  

Selain itu, pendalaman data-data juga untuk memastikan pekerjaan dan realiasi anggaran, "akan dicek lagi ke lokasi kegiatannya dan fakta lapangan, iya betul sekali," tandasnya.

Sementara data yang dihimpun indotimur.com menyebutkan, hutang bawaan tahun 2021 di antaranya  untuk RSUD Jailolo masih tersisa Rp 20 miliar, PU-PR Bidang Bina Marga dari tiga pekerja fisik sekitar Rp 1 miliar.

Dinas Pendidikan Rp 900 juta, Dinas Kesehatan mendekati Rp 18 miliar yang penyerapan anggaran belum terealisasi bahkan ini belum termasuk hutang pekerjaan fisik yang anggarannya bersumber dari  Pinjaman di Bank Maluku Cabang Jailolo sebesar Rp 159 miliar lebih.

 (deko)