HALBAR, OT - Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA - PPAS tahun Anggaran 2023 bersama Pemda Halmahera Barat, Maluku Utara, Jumat (23/9/2022)

Bupati James Uang, menyampaikan hasil kesepakatan bersama ini tentunya memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di kabupaten Halmahera barat tahun 2003 yang merupakan tugas dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat.

"Serta dapat memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kabupaten Halmahera barat," katanya.

James mengatakan, jika ada dinamika yang terjadi dalam pembahasan rancangan KUA PPAS maka hal ini akan menjadi pembelajaran bersama untuk dapat terus menjalin sinergitas dan menjaga kosistensi guna memperbaiki perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dalam kondisi sumber daya keuangan yang sangat terbatas dengan adanya saran usulan dan pendapat yang disampaikan.

"Pada saat pembahasan dan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD tentunya akan kami akan jadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukkan dalam proses pembahasan raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan maupun di tahun-tahun mendatang," ungkap Politisi Demokrat itu.

Orang nomor satu di Jajaran Pemkab Halbar ini mengatakan, dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KAU PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 ini maka pada hakekatnya kita mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing untuk memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi efektivitas transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung kinerja pemerintah.

"Untuk mencapai keberhasilan pembangunan Tahun Anggaran 2023 mendatang dan juga akan menjadi pedoman dasar bagi pemerintah dalam melakukan penyusunan nota keuangan dan rancangan APBD tahun 2023,"ujarnya.

Dia juga menambahkan, melalui kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2023 yang disepakati hari ini tentunya terlebih dahulu Kami telah memperhitungkan seluruh potensi pendapatan dan mengakomodir belanja-belanja yang bersifat prioritas, wajib dan mengikat serta dengan tetap memperhatikan arahan pemerintah

Seperti memberikan stimulus untuk mendukung reformasi birokrasi guna memulihkan ekonomi dan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah yang difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan kesehatan perlindungan sosial dan infrastruktur dalam mendukung mobilitas konektivitas dan produktivitas di daerah.

"Untuk itu saya tegaskan khususnya kepada seluruh pimpinan OPD agar secara aktif mengikuti setiap pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah dengan banggar DPRD sehingga APBD Tahun Anggaran 2023 dapat kita selesaikan pembahasannya sesuai dengan apa yang telah kita targetkan bersama," tandasnya.

 (deko)