Home / Indomalut / Halbar

APDESI Adukan Pelayanan BSI Jailolo ke Pemkab Halmahera Barat

Wabup : Kami Akan Panggil Pihak BSI Untuk Klarifikasi
18 Mei 2023
Wakil bupati Djufri Muhamad sedang bersama pengurus APDESI Halbar di Ruang Kerjanya ( foto : Istimewah)

HALBAR, OT - Kesal dengan sistem pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI) tbk Cabang Jailolo Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mengadu ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat melalui Waki bupati Djufri Muhamad.

Kepada wartawan Humas APDESI Halbar Mancelina Lobby, mengatakan, penyaluran ADD dan DD setiap Kecamatan disalurkan melalui beberapa Bank.

Kata dia, Desa-Desa yang ada di Kecamatan Sahu, Sahu Timur dan Kecamatan Loloda, penyaluran dana ini melalui BSI tbk Cabang Jailolo, "karena belakangan proses pencairan kerap tidak memuaskan seperti ADD-DD tahap I tahun 2023.

"Pelayanan pencairan ADD dan DD oleh pihak BSI kurang maksimal. Kami sudah berkordinasi dengan Pemda, dan kami meminta Pemda harus panggil pihak BSI Cabang Jailolo," kata Mancelina.

Pencarian ADD maupun DD itu selalu ditunda-tunda pihak bank, "sehingga kami APDESI meminta ke Pemkab agar berikan teguran," tukas Mancelina, usai menemui Wabup Halbar Djufri Muhamad, pada Rabu (17/5/2023).

Menurut Humas APDESI yang akrab disapa Onha ini, jika pelayanan pencairan DD/ADD di BSI terkesan ribet, APDESI meminta ke pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat agar mengalihkan pelayanan atau proses pencairan ke Bank lain.

Kata Onha, sehingga desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sahu, Sahu Timur dan Loloda, saat pengurusan pencairan tidak mengeluh lagi.

Bgitupun untuk sekarang,  APDESI minta pihak bank terkait agar jangan menyusahkan para Kepala desa (Kades) dalam melakuka pencairan DD maupun ADD.

Menanggapi aduan APDESI, Wakil bupati  (Wabup) Halmahera Barat Djufri Muhamad memastikan akan memanggil pihak BSI Cabang Jailolo untuk memberi klarifikasi.

"Kami akan mengundang pihak BSI untuk bicarakan keluahan Kades-kades di sejumlah kecamatan. Karena ini  terkait dengan pelayanan Pencairan DD/ADD yang dinilai lambat," ungkapnya

Bahkan Wabup Halbar juga menaruh prihatin setelah mendengar keluhan disampaikan APDES karena  seperti dari Loloda, dengan rentang kendali begitu jauh, namun proses pencairan Dana Desa dibuat makin lama bahkan hingga dua pekan

"Kita juga sayngkan dan prihatin, banyak desa jauh-jauh kesini sampe dua minggu, tapi proses pencairan belum selesai atau dikeluhkan. Keluhan ini, saya so koordinasi dengan Sekretaris DPMPD Halbar untuk undang pihak BSI," pungkasnya.

 (deko)


Reporter: Hasarudin Harun
Editor: Redaksi

BERITA TERKAIT