HALBAR, OT – Sebanyak 6 dari 7 fraksi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut), telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dana pinjaman Pemkab Halbar di PEN Rp 208 miliar.

Sementara 1 fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat belum memberikan pernyataan dan sikap atas pembentukan Pansus karena Ketua Fraksi sedang berada kegiatan di Luar Daerah.

Keenam Fraksi yang telah memberikan dukungan masing-masing, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Juliche D. Baura, Ketua Fraksi Hanura Hardi Hayun, Ketua Fraksi Gerindra Niko Demus H David, Ketua Fraksi PKB Alber Hama dan Sekretaris Fraksi Golkar Fandi Ibrahim 

Kepada wartawan, ketua Fraksi PDI-Perjuangan Juliche D. Baura menyampaikan, Fraksi PDI-Perjuanhan adalah ditugaskan untuk membentuk Pansus Dana pinjaman PEN.

“Pinjaman PEN ini sangat membebani daerah terkait dengan pengembalian bunga dan pokok pinjaman PEN. Faktanya di lapangan saya sebagai Ketua Fraksi PDI-Perjuangan dan juga Ketua Komisi III ketika monitorang ke lapangan, menemukan banyak sekali masalah pembanguan baik pembangunan gedung, jalan dan jembatan yang pekerjaannya sangat amburadul,” katanya.

Hal ini kata dia, karena tidak ada perencanaan maka Fraksi PDI-Perjuangan sangat mendukung dan menyetujui pembentukan Pansus dana pinjaman PEN.

Begitu juga sikap Ketua Fraksi Gerindra sangat mendukung dan menyetujui Pembentukan Pansus dana pinjaman PEN, karena tujuan dari pansus ini, bisa mengetahui data teknis dan sistem pencairan dana tersebut.

"Sampai saat ini pemda tidak memberikan data pinjaman dana PEN maupun dukumen kontrak ke DPRD," katanya.

Dukungan juga datang dari Ketua Fraksi PKB, yang mendukung pembentukan dan menyetujui Pansus angaran Pinjaman Dana PEN terkait dengan pembangunan. Setelah itu, disusul dari Fraksi Hanura menyetujui dan mendukung untuk pembentukan Pansus Dana pinjaman PEN. 

“Ketika kita mencermati pembanguan yang bersumber dari dana PEN ini, progresnya belum mencapai 30% sedangakan waktu pekerjaan hampir rata-rata tinggal dua bulan,” tegas Ketua Fraksi Hanura.

Sementara Sekretaris Fraksi Golkar, Fandi Ibrahim menegaskan, pinjaman PEN yang dilakukan Pemda Halbar sangat dibebani daerah, bahkan bisa berujung pada kerugian daerah.

“Jadi kalau teman-teman Fraksi dari partai lain menyetujui pembentukan Pansus Dana PEN, maka Frraksi Golkar secara kelembagaan dan secara partai mendukung dan menyetujui penuh atas pembentukan pansus Dana Pinjaman PEN," pungkasnya.(deko)