HALTENG, OT- Komisi II DPRD Halmahera Tengah (Halteng) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat DPRD, Rabu (25/6/2025).
RDP dengan mitra kerja ini sebagai tindaklanjut Laporan Pertanggungjawaban (LPP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Daerah saat paripurna kemarin.
"Hari ini Komisi II rapat dengan 6 OPD sebagai mitra, untuk menindaklanjuti dokumen LPP ABPD yang diserahkan saat paripurna kemarin," ucap Ketua Komisi II Lukman Esa saat diwawancarai sejumlah wartawan usai rapat.
Dia mengatakan, RDP dengan mitra OPD ini untuk mengevaluasi kinerja sesuai dengan Laporan Pertanggungj Jwaban tahun 2024 yang dimasukkan, "selain itu, kita juga akan mendalami sejauh mana progres keuangan kita sampai bulan Juni 2025, baik itu belanja modal, operasional maupun yang lainnya," ungkap Lukman.
Komisi II juga akan mendalami aset milik Pemda yang sesuai informasi ada beberapa yang bermasalah, "sehingga Komisi II ingin memastikan dan menginventarisir baik itu aset tanah, bangunan, atau aset bergerak lainnya," tukas Lukman.
"Kemudian, kita akan bicara dengan Bapenda dan PTSP terkait perizinan dan pendapatan kita kerena memang banyak sumber pendapatan kita yang belum dikelola dengan maksimal," tambahnya.
Dalam rapat tersebut, pihaknya juga bicara terkait Koperasi dan UMKM, serta sumber pendapatan seperti ruko, karena sumber pendapatan Halteng bukan hanya di sektor pertambangan tapi juga sektor usaha lainnya.
"Sehingga komisi II mendesak agar instansi terkait dapat mendorong pendapatan lewat usaha UMKM, sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif jangan hanya berharap APBD yang dialokasikan tiap tahun, tapi tidak berdampak ke daerah," tegas Politisi Nasdem itu.
Sehingga lanjutnya, Dana Bagi Hasil (DBH) yang begitu besar bukan hanya lewat sektor pertambangan tapi sektor unggulan lain juga harus memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah.
"Jadi Komisi I, II, dan III akan melakukan on the spot untuk mengecek realisasi kegiatan baik yang sudah selesai maupun belum selesai sehingga kita bisa buat perbandingan progres lapangan dengan keuangan itu berimbang atau tidak sesuai dengan laporan yang diberikan ke DPRD," tukas Lukman seraya mengaku dalam RDP, ada klaim progres pencapaian dari OPD di aras 80 persen.
(red)
