TERNATE, OT - Proses pemilihan Ketua Umum Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (Semahalbar) dinilai sepihak dan improserural.

Pasalnya sesuai kesepakatan steering committee dan panitia serta 9 OKC se-Kabupaten Halmahera Barat, pemilihan akan dilakulan pada tanggal 15 Juni 2023.

Namun ada sejumlah pihak yang diduga memaksakan pemilihan, bahkan rapat pleno penetapan ketua terpilih dilakukan pada salah satu rumah oknum kandidat ketua.

Panitia Musyawarah Semahalbar, Sukri M. Hamza mengatakan, proses pemilihan ketua umum Semahalbar tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Dalam keterangnnya, Sukri menyebutkan, sejumlah oknum termasuk ketua umum terpilih RB, dinilai mengambil keputusan sepihak untuk tetap melangsungkan proses pemilihan tanpa prosedur yang disepakati.

"Musyawarah mengenai pleno pemilihan itu tetap dilangsungkan pada kediaman salah satu oknum dan dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan dari steering committee dan panitia," ungkap Sukri, sebagaimana keterangan yang diterima redaksi indotimur.com pada Selasa (20/6/2023).

Sukri mengungkapkan, dari hasil pleno tersebut, sejumlah oknum mengangkat ketua umum baru Semahalbar yang dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai prosedural.

"Prosedur yang tidak sesuai diantaranya cacat administrasi atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi Semahalbar serta tidak mengikuti logika yang dipakai oleh panitia kesepakatan kolektif," ungkapnya.

Atas dasar tersebut, lanjut Sukri, atas nama panitia secara sikap menganggap bahwa pleno yang dilakukan oleh beberapa oknum terkait bersama ketua terpilih harus digugurkan, karena melenceng dan tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh panitia serta steering committe.

"Pleno yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat bersamaan dengan ketua terpilih, dianggap mempermalukan organisasi," pungkas Sukri.

 (mg_ot)