TERNATE, OT - Capaian kinerja satu tahun kepempimpinan Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Ternate, Jasri Usman merupakan tahun transisi kepemimpinan dari periode perencanaan 2016-2021 ke periode perencanaan 2021-2026.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Selasa (26/4/2022) melalui rilis mengatakan, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan ini, adalah pertanggungjawaban implementasi terhadap dua program prioritas, yaitu program Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan program meningkatan kualitas pelayanan publik, dari 14 program prioritas yang terdapat dalam tahapan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026.
“Sebagai tahun transisi, terdapat juga beberapa program yang menjadi penguatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk perlu mendapat perhatian serius sebagai bagian dari prioritas pembangunan di tahun 2021. Program prioritas pendukung tersebut kami susun dan memasukkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dua program prioritas di atas, yang kami kemas dalam program 100 hari kerja, sebagai awal langkah kami dalam bekerja setelah pelantikan,” ucapnya.
Dikatakannya, dalam hitungan perencanaan, program kegiatan dalam APBD 2021 yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2020 tersebut, telah dilakukan kompilasi dan sinkronisasi program kegiatan, keterkaitannya terhadap 14 program prioritas yang menjadi semangat baru dalam visi Ternate Mandiri dan Berkeadilan.
Menurutnya, hal ini penting dilakukan, tidak lain adalah untuk menjaga konsistensi dan keberlangsungan dari perencanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Ternate untuk lima tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, tahun 2021 adalah merupakan tahun pemulihan ekonomi, dengan adanya dampak dari pandemi Covid-19 diakhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi.
Lanjutnya, Pemerintah Kota Ternate melalui APBD Tahun Anggaran 2021, telah menetapkan dan mengalokasikan beberapa program dan kegiatan dalam OPD, yang keberpihakannya untuk penanganan masalah sosial dan masalah ekonomi.
Selain itu, melalui program kegiatan OPD tersebut, juga diarahkan untuk memberi penguatan terhadap sektor-sektor yang memberi kontribusi langsung terhadap pertumbuhan PDRB di Kota Ternate. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian, baik itu dalam skala makro maupun mikro. Kondisi ini relatif berdampak pada indikator ekonomi makro Kota Ternate Tahun 2021, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Capaian Indikator Ekonomi Makro Kota Ternate Tahun 2021
- Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan, tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.
Berdasarkan data dari BPS Kota Ternate bahwa angka PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan, dari 7,1 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 7,3 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2021 Kota Ternate mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,28 persen, dibandingkan dengan tahun 2020, yang mengalami kontraksi sebesar 1,20 persen.
- PDRB Per Kapita
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk tengah tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
Berdasarkan angka perkiraan, menunjukkan bahwa PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Ternate Tahun 2020 sebesar 51,40 juta rupiah per tahun, sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2021 sebesar 53,57 juta rupiah per tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Ternate 2021, dapat dimaknai bahwa rata-rata penduduk Kota Ternate menerima pendapatan perkapita sebesar 53,57 juta rupiah pada tahun 2021, dan bila di hitung per bulan maka pendapatan perkapita masyarakat Kota Ternate sebesar 4,46 juta rupiah per bulan.
- Tingkat Penggangguran Terbuka
Kemajuan perekomian suatu daerah ditandai pula kemampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan. Permasalahan penting dalam bidang ketenagakerjaan, selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran yang selama ini dihadapi. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia, Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
Lebih dari separuh penduduk usia kerja di Ternate yaitu penduduk berusia 15 tahun keatas masuk dalam angkatan kerja. Dibandingkan tahun sebelumnya maka kondisi ketenagakerjaan di Ternate relatif lebih baik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 5,8 persen pada tahun 2020 menjadi 5,7 persen di tahun 2021. Kalau dilihat dari jumlahnya ada sekitar 6.325 orang pengangguran terbuka terhadap jumlah yang bekerja sebesar 104.687 orang.
- Indeks Pembangunan Manusia
Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam sisi lain dari pembangunan. Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Manfaat lain dari IPM adalah sebagai salah satu indikator target pembangunan dan salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, IPM digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai salah satu indikator dalam pengalokasian DID. Indeks Pembangunan Manusia di Kota Ternate Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020. Pada tahun 2021, IPM Kota Ternate mencapai 80,14 persen naik dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 79,82 persen.
Kecepatan pembangunan manusia di Kota Ternate pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Ditandai dengan pertumbuhan IPM yang tumbuh sebesar 0,4 persen, lebih tinggi dibandingkan pada tahunan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,02 persen.
Pada tahun 2021, status pembangunan manusia di Kota Ternate berada pada level atau kategori “Sangat Tinggi”. Status tersebut berubah dibanding dengan tahun 2020 yang berada pa kategori “Tinggi”. Meningkatnya IPM di Kota Ternate terjadi pada semua Dimensi Kualitas IPM, yaitu angka harapan hidup dari tahun 2020 sebesar 70,97 tahun menjadi 71,06 tahun, Bayi yang lahir tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,06 tahun. Kemudian pada Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 11,71 tahun 2020 menjadi 11,81 pada tahun 2021, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan 11,81 tahun 2021. Selanjutnya dimensi harapan lama sekolah, anak-anak yang pada tahun 2021 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan mendatang. Harapan Lama Sekolah di Kota Ternate dari 15,74 pada tahun 2020 menjadi 15,75 pada tahun 2021.
Dimensi pengeluaran, pengeluaran perkapita disesuaikan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli. Pengeluaran perkapita penduduk Kota Ternate pada tahun 2021 memenuhi kebutuhan hidup rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 13,29 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata pengeluaran perkapita tahun 2020 sebesar 13.09 juta rupiah.
Sementara, capaian aspek keuangan, dalam Tahun 2021 Pemerintah Kota terus melakukan penguatan struktur APBD dengan upaya peningkatkan pendapatan daerah, baik melalui regulasi peraturan daerah maupun dengan memanfaatkan peningkatan sektor jasa dan iklim investasi yang semakin kondusif, dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian daerah. Selama tahun 2021 gambaran target dan realisasi pendapatan dan belanja sebagai berikut:
Pendapatan daerah Kota Ternate pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 959.441.189.053,- atau 94,11 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.019.464.960.130,-.
Pendapatan 2021 didukung dari PAD, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan rincian sebagai berikut:
- Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 87.013.552.298,- atau 70,69% dari target sebesar Rp . 123.097.508.130,-.
Adapun Kompunen relisasi PAD sebagai berikut : a). Perolehan hasil pajak daerah sebesar Rp. 59.028.041.466,-, b). Hasil retribusi daerah sebesar Rp. 18.042.522.365,-, c). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2.487.275.591,-, d0. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 7.455.712.875,-
- Dana Perimbangan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 848.383.083.039,-atau 98,25 persen dari target sebesar Rp. 863.492.082.000,-.
Adapun kompenen realisasi Dana Perimbangan terdiri atas : a). Bagi hasil pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp. 71.564.820.192,-, b). Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 588.615.360.000,-, c). Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 123.727.132.515,-, d). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 43.125.447.000,-, e). Dana Bagi hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah Lain sebesar Rp. 21.350.323.332,-.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 24.044.553.715,- atau 73,14 persen dari target sebesar Rp. 32.875.370.000,-.
Adapun Komponen Lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas: Pendapatan Hibah sebesar Rp. 24.044.553.715,-.
Target dan Realisasi Belanja Belanja daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 941.859.298.693,- atau 92,71 persen, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.015.934.112.918,- yang terdiri dari: a). Belanja Operasional sebesar Rp. 753.024.894.046,-, b). Belanja Modal sebesar Rp. 168.649.562.647, d). Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 20.184.842.000.
(fight)
