TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate bersiap menyampaikan Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 dalam bulan ini.
Penyusunan rancangan anggaran ini dipastikan berjalan sesuai tata kelola dan mekanisme waktu yang terukur.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, mengungkapkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) masing-masing.
Saat ini, kata Thamrin, fokus utama Pemkot adalah menyesuaikan rencana program dengan estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sembari menanti kepastian angka Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
"Kami belum bisa pastikan besaran pasti TKD dari pusat, nilainya masih dinamis," ujar Thamrin saat memberikan keterangan baru-baru ini di kantor Wali Kota.
Dalam proyeksi anggaran mendatang, kabar baik datang dari pembiayaan sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
Beban gaji dan tunjangan yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp60 miliar tersebut secara resmi ditarik menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat.
Langkah ini memberi ruang bagi keuangan daerah. Dengan beralihnya beban pembiayaan tersebut ke pusat, Pemkot Ternate mendapatkan fleksibilitas dan keleluasaan anggaran untuk dialokasikan pada sektor pembangunan prioritas lainnya.
Selain efisiensi gaji P3K, Pemkot Ternate juga memfokuskan perhatian pada penyehatan kas daerah akhir tahun.
Thamrin berharap sisa utang daerah sebesar Rp110 miliar dapat dituntaskan dalam kurun waktu dua bulan ke depan demi menjaga stabilitas dan eksistensi keuangan Pemkot Ternate.
Dari sisi penerimaan, estimasi PAD tahun berjalan diproyeksikan berada pada kisaran Rp150 hingga Rp160 miliar. Pemkot optimis realisasi PAD hingga akhir tahun mampu menyentuh angka 93 hingga 95 persen.
Menyikapi keterbatasan fiskal yang ada, Bappelitbangda menegaskan tidak akan menoleransi program-program yang tidak efektif. Seluruh OPD diminta selektif dan ketat dalam menyusun rencana kerja.
Pemkot Ternate tidak ragu untuk memangkas program atau kegiatan yang mengalami duplikasi (doublet) antar-instansi, "tidak sesuai dengan Renja yang disepakati serta tidak selaras dengan visi dan misi Pemkot Ternate," terangnya.
"Pengetatan ini sangat krusial. Efisiensi anggaran akan kita alokasikan untuk menutup berbagai kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang selama ini tertunda akibat keterbatasan pembiayaan," tegas Thamrin mengakhiri.
(fight)
