DARUBA, OT - Membangun Sinergitas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pulau Morotai, Dandim 1514/Morotai sharing pendapat dengan wartawan, Rabu (02/10/24).
Sebanyak 14 awak media perwakil biro dan reporter beberapa media lokal di Maluku Utara (Malut) maupun Nasional ikut diskusi dengan Dandim.
Dalam sambutannya, Dandim Letkol Arh Masykur Akmal ST. MT, mengatakan, ini adalah langkah awal pertemuan dengan awak media untuk silaturahmi. Dandim mengaku, pentingnya Pers dalam perkembangan daerah bahkan Negara. Sebab bercermin pada perjuangam kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran Pers.
"Peran Pers atau wartawan sangat penting, coba kita kenang kala itu saat perjuangan Negara ini dimerdekakan, pers sangat berpengaruh, mulai dari sumpa pemuda, gerakan Bung Tomo dan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno itu yang menyebarluaskan adalah pers," Kata Dandim.
kata Dandim, luar biasanya Media karena menampung rekam jejak semua orang. Oleh sebab itu, acar seperti ini tidak berakhir sekali saja.
"Silaturahmi ini tidak boleh berhenti di sini, kita akan undang kembali rekan-rekan wartawan. Dan kita bisa bersilaturahmi dimana saja, di tempat ibadah, dan diacara mana saja, karena soal perdebatan kata itu hal biasa namun jangan menjadi sekat pemisa silaturahmi kita dan Kodim akan menggelar kembali kegiatan seperti ini, namun menyesuaikan dengan waktu luang Kodim dan wartawan," ujar Dandim.
Usai menyampaikan sambutan, acara silaturahmi dilanjutkan dengan diskusi. Dandim yang menjadi pemateri lugas membahas pesat perkembangan Media dari masa ke masa, Undang-udang (UU) Pers nomor 40 tahun 1999. Kode Etik Jurnalis (KEJ). Hingga dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dari pemberitaan suatu Media.
Dandim mendapat apresiasi dari awak media karena baru pertma kali pejabat di jajaran TNI/Polri yang bertugas di Morotai melakukan acara seperti ini. Dan itu hanya ada pada Dandim Letkol Arh. Masykur Akmal yang memahami dunia Pers serta mampu membawakan materi Jurnalistik.
Dandim berharap, akan melakukan koordinasi dengan Polres serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebelum menggelar pertemuan secara kolektif dengan Pers.
Langkan itu diambil karena rekomendasi dari wartawan yang mengigatkan kembali dampak kericuhan pada Pilkada tahun 2011 dan 2017 silam, sehingga menjadi cermin untuk pilkada 2024 di Morotai.
(hiz)