TIDORE, OT- Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terkait pecapaian kepesertaan BPJS di Kota Tidore, Selasa, (02/11/2021).

Ketua Komisi III DPRD Tikep, Malik Muhammad mengatakan, selama ini Komisi III selalu memperjuangkan agar Universal Health Coverage (UHC) kesehatan bisa didapatkan masyarakat Tikep.

Kata dia, UHC kesehatan itu sudah ada, sehingga masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan, kemudian sakit dan berobat maka hari itu juga BPJS kesehatan bisa mencover segala biaya pengobatan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

"Saat rapat berlangsung DPRD juga meminta hasil tingkat pencapaian dari realisasi anggaran per Oktober, sebab tahun ini tinggal 2 bulan lagi, sedangkan menurutnya, pemerintah pusat menghendaki batas 30 Desember seluruh data sudah terekap dan apabila ada masyarakat yang tidak melapor maka akan dilakukan pemutusan secara otomatis," ungkapnya.

Dia melanjutkan, dengan melihat kondisi ini, maka DPRD segera mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengetahui sejauhmana langkah dan upaya yang dilakukan OPD terkait untuk bisa merekap seluruh data 40 ribu lebih jiwa.

Menurut Malik, tahun 2021 Pemda Tidore menganggarkan untuk BPJS yang didorong DPRD itu senilai Rp 18 miliar dan realisasi sampai Oktober 2021 baru Rp 9 miliar lebih.

"Di APBD Kota Tidore tahun 2021 menargetkan ada sebanyak 40.576 jiwa sampai, saat ini realisasi baru mencapau 26.922 jiwa dan sisanya ada 13.654 jiwa. Di APBD Provinsi Malut menargetkan 6.000 jiwa tetapi realisasinya baru mencapai 2.700 jiwa dan sisanya masih 3.300 jiwa," terang dia.

Dia berharap, berdasarkan hasil rapat ini, bisa ada komitmen dari OPD terkait dengan sisa waktu kurang lebih 2 bulan ini, bisa merekap seluruh data masyarakat Kota Tikep dan di akhir nanti bisa mencapai minimal 95 persen dari data yang ada.(mg_ot)