TIDORE, OT - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darwanti Prayoga melaksanakan kunjungan kerja (kuker) di Provinsi Maluku Utara (Malut).
Kuker Menteri PPPA RI dalam rangka launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Wilayah Provinsi Maluku Utara yang dipusatkan di area Pantai Tugulufa Kota Tidore Kepulauan, Kamis (19/5/2022).
Dalam kegiatan kunjungan kerja Menteri PPPA RI itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, M Alyasin Ali, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Menteri dan rombongannya.
Menurut Wagub dengan kedatangan Menteri PPPA, diharapkan dapat membawa banyak kemanfaatan untuk kemajuan perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara.
"Pada tahun 2021 yang lalu Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate mendapatkan penghargaan Anugerah Prahita Ekapraya (APE) tingkat pertama, serta penghargaan Kota Layak Anak (KLA) untuk pertama kalinya di Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Ternate untuk ketiga kalinya, sebanyak tiga kali berturut-turut. Oleh karena itu insha Allah di tahun 2022 provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/kota di Maluku Utara masih tetap dapat meraih penghargaan yang sama", ungkap Wagub.
Untuk itu kata Yasin, strateginya adalah meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, misalnya peran perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pengarustamaan gender termasuk didalamnya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Ini semua menjadi tanggungjawab kita bersama terutama pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak baik di Provinsi maupun yang ada di Kabupaten dan Kota. Perlu dilakukan sinergitas dalam membangun komitmen bersama untuk mewujudkan "Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana yang secara bersama-sama kita deklarasikan hari ini", beber mantan Bupati Halteng dua periode itu.
Kata Wagub, berdasarkan data BPS Maluku Utara tahun 2020 populasi perempuan di Maluku Utara sebanyak 638.597 jiwa dan populasi anak berusia di bawah 18 tahun sebanyak 460.262 jiwa.
"Dengan demikian total populasi perempuan dan anak di Maluku Utara berkisar 65,2 persen dari total penduduk Maluku Utara," sebut Wagub.
"Dari total 65,2 persen, sekira 43 persen jumlah perempuan dan anak itu tinggal di desa. Oleh karena itu saya berharap pemerintah desa atau kelurahan dapat memfokuskan program-program kerjanya yang lebih bertumpu pada program-program pengembangan sumber daya manusia. Sehingga melahirkan sumber daya yang berkualitas serta berdaya saing baik pada masa kini, maupun di masa depan dalam menyongsong Generasi Emas Indonesia di tahun 2045", pungkas Yasin.
Sementara Menteri PPPA-RI dalam sambutannya menyebutkan perempuan dan anak merupakan sumber daya manusia yang sangat penting yang harus dilindungi dan berdayakan.
Sebab jika dilihat dari populasi penduduk Indonesia populasi perempuan mencapai 49,48 persen demikian juga populasi anak-anak mencapai 30,1 persen, yang kisaran persentasenya kurang lebih sama di daerah.
“Kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu bergerak bersama, karena itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah pusat saja, melainkan harus ada sinergi dan kolaborasi lintas stekholder akan menjadi sangat penting, makanya dalam kesempatan ini saya sangat berbahagia sekali bisa hadir di Kota Tidore,” ujarnya.
Menteri yang biasa disapa Bintang Darmawati Puspayoga ini juga menjelaskan, desa ramah perempuan dan peduli anak telah diinisiasi sejak tahun 2021, dengan baru 10 model yang kemudian tahun ini dikembangkan pada 33 Provinsi, 66 kabupaten kota dan 142 Desa.
“Ini baru model, tapi di beberapa daerah pimpinan-pimpinan daerahnya membuat desa ramah perempuan secara mandiri, artinya desa menginisiasi model dari desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak,” ungkapnya.
Menurut Menteri, desa ramah perempuan dan peduli anak ini ada 10 indikator yang harus diitervensi selain daripada 5 arahan presiden yaitu pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender, demikian juga peranan ibu dalam pengasuhan dan pendidikan anak, kemudian penurunan angka kekerasan perempuan dan anak, penurunan pekerjaan anak, juga pencegahan perkawinan anak dibawah umur dan di samping itu gerakan partisipasi perempuan ditingkatkan, apakah melalui pembentukan kelompok-kelompok perempuan atau pemberdayaan perempuan.
Menurutnya, selama ini, Kementerian PPPA RI sudah membentuk forum anak, dan diharapkan forum anak yang baru terbentuk di 34 provinsi 458 kabupaten kota sekitar 2.600-an kecamatan, dan tingkat desa menjadi gerakan bersama.
“Launching yang namanya desa ramah perempuan dan peduli anak mudah-mudahan tidak hanya seremonial launching saja, namun bagaimana kita bisa implementasikan di lapangan untuk menjadikan model yang tentunya nanti bisa direplikasi di Kabupaten kemudian kota yang ada di Maluku Utara ini,” harapnya.
Berdasarkan data PPPA, di Maluku Utara, terdapat 10 desa yang dicanangkan menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yakni 4 desa di Pulau Maitara Kota Tidore Kepulauan, Desa Kou dan Desa Wailau Kabupaten Kepulauan Sula, Desa Bibinoi Halmahera Selatan, Desa Desa Gosoma Halmahera Utara dan Desa Yayasan Kabupaten Pulau Morotai.
Pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini ditandai dengan hentakan bambu tada yang dilakukan oleh Menteri PPPA-RI bersama wakil Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Tidore Kepulauan, Wali Kota Ternate, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Deputi Kementerian PPPA, Ketua Penggerak PKK Malut dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Malut.
(fight)
