TERNATE, OT -  Keterlambatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) selama dua triwulan, mempengaruhi neraca keuangan sekaligus menghambat sejumlah program kerja Pemkot Ternate.

Kepada sejumlah wartawan, Wali Kota Ternate, Burhan Abdulrahman, mengaku, keterlambatan pembayaran DBH bukan hanya terjadi tahun ini, namun tahun-tahun sebelumnya juga terjadi, "dan tahun ini sudah hampir memasuki  triwulan ketiga ini tetapi pemprov belum juga berikan DBH tersebut ke kota Ternate," aku Wali Kota.

Kata dia, pembayaran DBH ini seharusnya sudah dilakukan oleh Pemprov ke Kabupaten/Kota agar tidak menggangu proses pembangunan yang sudah berjalan.

"Karo keungan Pemda Provinsi harus memprioritaskan kebutuhan daerah Kota Ternate karena DBH adalah hak yang kemudian sudah dijamin dalam undang-undang, untuk itu DBH tersebut segera direalisasikan hak-hak di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara agar kegiatan pembangunan kedapan berjalan dengan baik sesuai harapan bersama," tukasnya.(ian)